JAKARTA – Larangan PNS membawa kendaraan pribadi setiap Jumat di awal bulan, tampaknya masih dilanggar. Hal itu terlihat dari masih banyaknya pegawai Pemkot Jaktim yang memakir kendaraan di luar gedung kantor walikota yang jumlahnya mencapai ratusan.
Hal inilah yang terlihat di belakang kantor walikota Jakarta Timur, di Jalan Sumarno, Cakung, di sana dipenuhi ratusan sepeda motor yang terparkir di diatas trotoar. Alih-alih melatih para PNS menaiki transportasi umum, hal itu hanya sebagai kedok saja.
Aki (56), juru parkir di kawasan tersebut mengatakan, pemandangan penuhnya kendaraan memang sering terjadi pada Jumat pertama di awal bulan. Hal itu lantaran di hari tersebut pegawai tak boleh membawa kendaraan. “Memang begini kan dari dulu. Tiap awal Jumat setiap bulan, pada parkir di luar sini,” katanya, Jumat (6/12/2019).
Dikatakan Aki, mayoritas kendaraan yang parkir di belakang gedung ini, merupakan milik para PNS yang bertugas di Kantor Walikota. Pindah parkirnya mereka, karena seluruh pintu utama ditutup, begitu pula pagar yang terletak di belakang gedung. “Sama pamdalnya ditutup semua pintu, jadi pada parkir di sini,” jelasnya.
Omset Rp 1 Juta
Berbeda dengan Eri (47), juru parkir lainnya mengaku, meraup untung besar dari parkir yang digelar sebulan sekali itu. Pasalnya, ia bisa mendapatkan pemasukan kurang lebih Rp1 juta dari lahan parkir liar itu.
“Kami enggak ada tarif sih, hanya sukarela saja. Paling gede ngasih Rp10 ribu, paling kecil Rp2.000. Sehari dapat sejuta, kita bagi tiga orang,” terangnya.
Dikatakan Eri, dalam satu hari rata-rata ada 500 motor yang keluar masuk saat diberlakukannya kebijakan tersebut. Dan untuk tahun ini merupakan tahun keempat diberlakukannya kebijakan tersebut. “Penuh tiap minggu pertama hari Jumat awal bulan. Dari jaman Gubernur Ahok. Hampir 4 tahun sudah,” katanya.
Dikonfirmasi hal tersebut, Wakil Walikota Jakarta Timur, Uus Kuswanto mengakui bahwa masih banyak PNS yang tak mengikuti aturan tersebut dan tetap memilih menaiki kendaraan pribadi hingga menyebabkan menjamurnya parkir liar.
“Itu kan pintu gerbang ditutup. Saya sama Satpol PP juga sebenarnya sudah minta peringatin. Tapi jujur saja, kesadarannya kan masih kurang, ada yang ngakalin. Ini bahan evaluasi biar Satpol PP yang ambil langkah,” ungkapnya.
Uus menambahkan, bukan hanya dibelakang gedung dan didepan kantor BPN, PNS yang lain juga memarkir kendaraan di pom bensin yang ada disamping kantor. Meski pihaknya sudah meminta pom bensin untuk menutup, namun masih tetap saja. “Saya pernah minta biar pom bensi itu ditutup biar enggak jadi tempat parkir, tapi ya masih begitu,” tuturnya.
Ditambahkan Uus, kendaraan tersebut tak hanya milik PNS saja, melainkan juga masyarakat yang hendak beraktivitas di dalam Kantor Walikota Jaktim. Hal itu dilakukan karena warga yang datang tak tahu kebijakan itu. “Kalau warga boleh masuk, kan di seleksi petugas. Kalau PNS enggak boleh masuk,” ungkapnya. (Ifand/win)
