JAKARTA – Menteri Sosial Juliari P Batubara menyatakan pentingnya integrasi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk mendukung  ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial Bansos)

Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Rapat Kerja Nasional Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Pada kesempatan itu, Mensos mengungkapkan dari 98 juta penerima bantuan, 22 juta diantaranya belum memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Hal ini sangat krusial karena menyangkut bantuan sosial program unggulan Presiden Jokowi. Tolong para kepala daerah kabupaten/kota membantu agar warga 22 juta ini berbasis NIK,” kata Mensos Juliari

Mensos juga minta agar para pendamping proaktif jika ada penerima bantuan yang belum memiliki NIK. “Bantu mereka mendaftar atau dampingi saat membuat NIK,” imbaunya.

 Mensos Juliari P. Batubara usai membuka Rakornas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Selasa (10/12/2019).(tri)

Mensos Jauhari mengapresiasi 5 Kabupaten/Kota yang aktif dalam pembuatan NIK warganya. Daerah tersebut adalah

• Jakarta Pusat (99%)
• Padang Panjang (96%)
• Kabupaten Karimun (94,9%)
• Kabupaten Murung Raya, Kaltim (92,8%) dan
• Kabupaten Muara Enim, Sumsel (89%)

Dalam Rakornas tersebut, Mensos juga mengungkapkan masih minimnya dukungan pemerintah daerah dalam meng-update (memperbaruI) data masyarakat miskin diwilayahnya.

Menurutnya update data itu sangat penting, agarpemerintah bisa memberi bantuan yang tepat sasaran.

Sementara itu Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengungkapkan, sedikitnya ada 100 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan data masyarakat miskin diwilayahnya.

Seharusnya, kata Yandri, para kepala daerah ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar data masyarakat miskin benar-benar valid.

Komisi VIII sangat mendukung langkah pemerintah yang akam memverifikasi dan validasi data terpadu masyarakat miskin, agar data yang ada tidak amburadul.

“Kami juga sudah membuat panja (panitia kerja) tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan ini untuk membantu pemerintah,” ujar  Yandri, yang juga mendukung jika pemerintah memberikan sanksi pada pemerintah kabupaten/kota yang tidak memberikan data terbaru soal kemiskinan.(tri)