Jika anda sedang membutuhkan situs poker online terbaik Indonesia 2025, silakan kontak kami di Nirwanapoker untuk mendapatkan link daftar dan login IDN Poker di situs agen resmi IDN Play terpercaya serta download aplikasi mobile untuk bermain di smartphone Android.

Salah satu kesalahan umum petaruh dalam bermain Toto Macau 4D di permainan togel web VIO88 adalah terlalu sering mengganti strategi. Padahal, konsistensi adalah salah satu kunci menuju kemenangan jangka panjang. Pilih satu metode, uji selama beberapa putaran, lalu evaluasi hasilnya. Situs penyedia data macau 4d bisa membantu Anda menyimpan dan membandingkan hasil prediksi dengan data keluaran resmi. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apakah strategi yang digunakan efektif atau perlu diubah.


Saturday, 14 December 2019

Anggota DPR: Heran, 15 Tahun Kantor KPU Depok Ngontrak, kok Tak Ada Perhatian Pemkot

Jumat, 13 Desember 2019 — 19:57 WIB
Anggota Komisi II DPR RI saat meninjau kantor KPU Kota Depok di Jl. Raya Kartini yang tidak layak pakai. (anton)

Anggota Komisi II DPR RI saat meninjau kantor KPU Kota Depok di Jl. Raya Kartini yang tidak layak pakai. (anton)

DEPOK– Anggota Komisi II DPR RI siap memperjuangkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan keberadaan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok yang dinilai tidak layak dipergunakan.

“Kami akan memperjuangan keberadaan kantor atau gedung KPU Kota Depok yang sudah hampir 15 tahun lebih dipergunakan,  namun tidak layak dan masih menyewa atau mengontrak ke rumah milik warga di Jl. Raya Kartini, Depok Lama,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia didampingi Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, Jumat (13/12/2019).

Mendengar informasi bahwa gedung atau Kantor KPU ini sudah dipakai selama 15 tahun dengan menyewa (mengontrak) rumah milik warga, dinilainya  sangat memprihatinkan serta perlu ada perhatian serius pemerintah pusat untuk menyiapkan gedung yang baru.

Menurut dia, jelas sangat tidak layak walaupun secara nyata dilapangan dapat dipergunakan sebagai kantor tapi secara fisik jauh dari layak untuk kegiatan Pemilu maupun Pilkada bagi warga Kota Depok yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa.

“Heran, kok hampir 15 tahun ngak mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Depok,” tuturnya yang mencoba akan memperjuangan memperoleh kantor baru dari pemerintah pusat atau Mendagri. (anton/wi n)