Sunday, 15 December 2019

Kajian Hapus UN Dilakukan Maraton Sejak Nadiem Menjabat

Sabtu, 14 Desember 2019 — 20:36 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim.(ist)

Mendikbud Nadiem Makarim.(ist)

JAKARTA – Belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sudah membuat gebrakan.

Sistem ujian nasional yang sudah berlangsung bertahun-tahun akan diganti dengan sistem assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter.

Kepala Biro Komunukasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Erlangga Masdiana, mengatakan kajian telah dilakukan bersama berbagai narasumber dan stakeholder terkait.  Focus Group Discussion (FGD) juga digelar.

Erlangga menyebut kajian secara maraton oleh tim khusus dilakukan seketika Nadiem menjabat sebagai Mendikbud.

Kepala Biro Komunukasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Erlangga Masdiana. (ikbal)

Kepala Biro Komunukasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Erlangga Masdiana. (ikbal)

“Ini kan kajian terus dilakukan intensif oleh tim khusus. Ketika pak Menteri diangkat jadi Menteri langsung maraton melakukan kajian-kajian dan melibatkan berbagai stakeholder termasuk PGRI, juga asosiasi guru yang lain, para pengambil kebijakan, eselon I, eselon II. Lalu stakeholder lain, ahli-ahli pendidik, dan juga berbagai macam pihak,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Dia menjelaskan kebijakan penghapusan UN sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Terlebih pada 2045 Indonesia ditargetkan masuk lima negara terbesar sehingga perlu dipersiapkan sistem pendidikan yang sesuai.

“Inikan sesuai pesan bapak Presiden bahwa pendidikan harus mengejar ketertinggalan. Bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan apalagi ada bonus demografi. Lalu tahun 2045 kita akan menjadi negara 5 terbesar itu kan harus didesain betul dengan sistem pendidikan yang sesuai. Dan saya kira mas Menteri konsen untuk melakukan perubahan,” jelasnya.

Lebih lanjut Erlangga menambahkan guna menetapkan grand design sistem pendidikan agar tidak berubah-ubah, Kemendikbud akan merumuskan bersama Komisi X DPR.

“Karena itu kami bersama komisi X akan memastikan ini adalah merupakan kebijakan. Kita akan rumuskan bersama grand desain seperti apa, yang itu bisa kita jadikan titik tolak untuk bisa melakukan perubahan pendidikan ke depan,” imbuh dia. (ikbal/tri)