JAKARTA – DPR RI menilai penggantian Ujian Nasional (UN) masih sebatas pernyataan. Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan berharap, penggantian UN tidak sebatas informasi di media publik yang dsampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
“Saat ini Nadiem ingin mewujudkan. Sampai detik ini masih pernyataan. Jadilah polemik (pro kontra). Ini jangan jadi informasi di media massa, kita harap apa yang digagas segera direalisasikan,” katanya dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/13/2019).
Putra mengungkapkan dalam rapat kerja dengan Mendikbud beberapa waktu lalu, Komisi X DPR RI tidak ada yang menentang gagasan Nadiem terkait penggantian UN. Meski demikian DPR meminta Kemendikbud memberikan kajian secara komprehensif agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam raker, imbuhnya, Nadiem baru menjelaskan kajian secara lisan.
“Kami sampaikan kami minta kajiannya komprehensif sebelum ditetapkan pemerintah. Kami setuju banget. Persoalannya harus sesuai dengan hukum peraturan,” pintanya.
Politisi PDI Perjuangan ini tidak mau kebijakan yang dilakukan tanpa kajian yang komprehensif justru dapat merugikan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan sebagai partai pendukung Jokowi, PDIP tidak ingin kebijakan populis itu justru dapat membawa dampak negatif terhadap Presiden.
” Kan yang kena Pak Jokowi juga,” imbuhnya.
Diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana mengevaluasi pelaksanaan USBN. Mendikbud Nadiem menyebut mulai 2021 sistem UN diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter. (ikbal)
