Thursday, 23 November 2017

PPP kubu Djan Faridz Bisa Kegiatan, Tak Perlu Tunggu SK Menkum HAM

Rabu, 27 Januari 2016 — 16:00 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima seluruh gugatan penggugat (PPP Muktamar Jakarta), seharusnya Djan Faridz tak perlu lagi menunggu SK Kemenkumham untuk melakukan kegiatan partai politik.

Sebab, menurut hukum tata negara Irman Putra Sidin, SK Kemenkumham itu sifatnya hanya deklarasi, bukan memutus sah tidaknya suatu parpol, maka kerja-kerja politik tak perlu menunggu SK Kemenkumham.

Menurut dia, muktamar yang sah adalah sesuai AD/ART PPP, dan Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz yang sah dan itu terkonfirmasi dengan putusan MA.

“Sehingga bukan lagi pendapat akademik, melainkan kehakiman, yaitu MA dan berlaku secara hukum. Jadi, kasus PPP ini sudah selesai secara hukum,” tegas Irman Purta Sidin dalam  diskusi ‘Konflik PPP dalam Perspektif Hukum dan Politik’ di Gedung DPR, Rabu (27/1/2016).

Hadir pula jadi pembicara pengamat politik Agung Suprioanto, Imam Anshori Saleh, dan dibuka oleh Ketua FPPP DPR Achmad Dimyati Natakusumah.

Sekarang, kata Irman, tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hanya saja karena dibawa ke atmosfir politik, maka menjadi tumpang tindih antara kepentingan politik pemeirntah dengan hukum itu sendiri. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini Menkumham RI harus tunduk kepada hukum.

“Kalau intervensi pemerintah ini dibiarkan, maka akan hancur republik ini, karena sudah tidak menghormati negara hukum itu sendiri,” ujarnya.

Keputusan MA itu inkrah dan final serta kedudukannya lebih tinggi daripada Kemenkumham. Kalau juga tidak dilaksanakan oleh Menkumham, maka sebaiknya PPP mengusulkan revisi UU Parpol, bahwa tidak perlu lagi pengesahan parpol oleh Kemenkumham.

“Dulu harus mendapat legalitas dari Mendagri, lalu dipindah ke Kemenkumham, dan ternyata kedua-duanya bermain dengan intervensi memecah-belah parpol, bukti pemeirntah tidak netral,” tambahnya. (win)