Friday, 26 May 2017

Hakim Batasi Waktu Kuasa Hukum Ahok

Selasa, 21 Maret 2017 — 10:51 WIB
Sidang kasus penodaan agama dengan  terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh PN Jakarta Utara. (ikbal)

Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh PN Jakarta Utara. (ikbal)

JAKARTA (Pos Kota) – Sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali digelar PN Jakarta Utara, Selasa (21/3/2017) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Pada sudang ke-15 ini kuasa hukum menghadirkan tiga saksi ahli.

Menurut I Wayan Sudirta, anggota kuasa hukum, masih terdapat tiga ahli yang sudah di BAP dan 15 ahli tambahan yang belum di BAP. “Ada ahli tambahan total 15 saksi. 15 Ini sudah memberikan keterangan pada penyidik bareskrim tapi hanya beberapa orang saja yang di BAP,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto meminta kuasa hukum untuk memilih ahli yang dinilai paling menguntungkan mengingatkan banyaknya ahli yang belum dihadirkan. Hal ini juga dilakukan sebagai efisiensi waktu sidang.

“Untuk efisiensi waktu persidangan ahli yang di-BAP diperiksa dulu. Kemudian saksi tambahan. Nggak apa-apa sidang sampai jam 12 malam, dalam dua kali sidang ,” kata Dwiarso.

(Baca: Terobos Ruang Sidang Ahok, Wanita Diamankan Polisi)

Namun Wayan merasa keberatan dengan sisa dua kali sidang untuk menghadirkan saksi. Ia beralasan waktu dua kali sidang telalu singkat. Dwiarso kemudian menawarkan kesempatan kuasa hukum menghadirkan ahli dalam empat kali sidang, namun sidang dilakukan secara marathon, dua kali dalam satu minggu.

“Kalau saudara minta 4 kali sidang lagi (untuk pemeriksaan saksi) kita iyakan tapi seminggu dua kali kita maraton,” imbuh Dwiarso.

Dwiarso menambahkan, persidangan digelar tidak lebih dari lima bulan. Selain harus disesuaikan dengan waktu sidang tersebut, hakim juga mempertimbangkan dengan beberapabl keluhan yang datang karena saat sidang jalan RM Harsono selalu ditutup untuk umum.

“Kita sidang nggak boleh lebih dari lima bulan, kita sudah susun kalender. Sehingga sebelum puasa kita sudah putus. Kita harus mempertimbangkan kita pinjam gedung orang. Kita nggak bisa mengganggu terlalu lama. Kara ini kita lihat banyak keluhan baik masyarakat yang memakai jalan karena kemacetan dan pegawai di gedung ini. Kita harus toleran juga pada mereka,” jelas Dwiarso.

Mendengar penjelasan majelis hakim, kuasa hukum mengaku akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait waktu sidang. (ikbal/yp)