Thursday, 17 January 2019

Menjaga Independensi Tantangan Terberat KPK

Sabtu, 22 Desember 2018 — 7:25 WIB

SEPANJANG 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyidik 172 perkara suap dan korupsi. Lembaga anti rasuah ini juga telah memasukkan lebih lebih dari Rp500 miliar ke kas negara dalam bentuk PNBP, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan sebesar Rp44,6 miliar.

Tercatat, ada 28 perkara hasil tangkap tangan dengan 108 lebih jumlah tersangka. Jumlah ini terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK, belum termasuk perkara hasil pengembangan. Tersangka yang diseret berasal dari beragam profesi, mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jumlah kepala daerah yang ditangkap 21 orang terdiri dari 2 gubernur, 15 bupati, dan 4 walikota.

Belum lagi anggota legislatif yang jumlahnya puluhan orang, serta aparat penegak hukum mulai dari hakim, pengacara maupun panitera pengadilan. Salah satu contoh kasus yang membuat publik tercengang adalah ketika 41 anggota DPRD Malang pada September 2018 berbondong-bondong digelandang ke tahanan KPK dalam kasus suap pembahasan APBD-P 2015. Korupsi massal ini juga melibatkan Walikota Malang.

Korupsi di negeri ini diibaratkan sebagai penyakit kronis. Tak salah bila Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut, korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4. Karena selain telah mengakar ke semua lini, juga sulit ditekan meski ancaman hukumannya cukup berat. Lahirnya KPK pada 2002, memberi harapan besar bisa memberantas praktik korupsi yang sudah berurat dan berakar.

Pencapaian yang diraih KPK di tahun 2018 patut diapresiasi. Publik terus mengawal dan mendukung lembaga anti rasuah ini dalam membongkar mega korupsi di negeri ini. Namun pencapaian ini jangan membuat KPK jumawa atau berpuas diri. Karena tantangan ke depan kian berat. Mulai dari intervensi, upaya mengmputasi kewenangan KPK, ancaman, serta teror masih menghadang. Sebut saja teror yang diterima penyidik senior Novel Baswedan, hingga kini belum juga terungkap.

Selain teror dan ancaman, tantangan terberat yang dihadapi di tahun politik ini adalah intervensi serta menarik-narik KPK ke ranah politik. Ini yang ditakutkan publik. Suara-suara tak sedap mulai bermunculan, menuding KPK tebang pilih, dicurigai berpolitik, dan ditakutkan jadi alat penguasa. Karena itu KPK wajib menjaga amanah publik dengan menjaga independensi. Rakyat akan terus mengawasi, mengawal dan mendukung KPK dalam memberantas praktik korupsi di negeri ini. **