Thursday, 05 December 2019

Kemensos Gelar Lokakarya Nasional Shelter dan Pemukiman

Selasa, 20 Agustus 2019 — 23:59 WIB
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Koordinator Klaster Shelter Global-IFRC Ela Serdaloglu, dan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, memukul kentongan bambu saat membuka Lokakarya Nosional. (Ist)

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Koordinator Klaster Shelter Global-IFRC Ela Serdaloglu, dan Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, memukul kentongan bambu saat membuka Lokakarya Nosional. (Ist)

LOMBOK – Kementerian Sosial RI bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi Palang Merah Internasional (IFRC) menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang berlangsung di Kota Mataram, Lombok, sejak 19 hingga 23 Agustus 2019.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat membacakan sambutan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan Kemensos sebagai Koordinator Klaster Pengungsian dan Perlindungan membawahi 8 sub klaster, salah satunya Sub Klaster Shelter.

“Dalam sub klaster ini salah satu tugasnya adalah mendorong proses pelayanan shelter yang berpusat pada masyarakat,” kata Harry.

Setiap kejadian bencana, kebutuhan shelter adalah kebutuhan yang paling besar dan paling mendesak. Namun demikian menyiapkan shelter bukan sekedar menyiapkan bangunan tempat tinggal baru untuk penyintas.

“Memberikan shelter kepada masyarakat terdampak bencana berarti mendengarkan mereka, mendukung mereka sesuai dengan metode pilihan yang paling tepat bagi setiap keluarga dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, pendekatan yang inklusif, serta menghargai suara dari yang tua (lansia) hingga yang muda (anak-anak),” tuturnya.

Dalam proses penyediaan shelter, lanjutnya, warga didampingi dalam menyediakan tempat berlindung yang layak dimana setiap orang memiliki pilihan tersendiri untuk pulih dari dampak bencana.

Jadi, shelter tidak hanya mengenai desain dan kualitas material, namun juga memastikan bantuan yang diberikan memberikan keamanan, kenyamanan, bermartabat, dan memuluskan proses transisi.

Harry Hikmat menambahkan, penanganan bencana tidak selalu harus mendirikan posko pengungsian terpusat, lalu mengumpulkan para penyintas ke dalam satu lokasi yang sama.

“Cara pandang seperti ini tidak salah, namun alangkah lebih baik jika kita memberikan kesempatan para penyintas untuk memilih tempat tinggal sementara di rumah sanak saudara atau tetangga yang aman dari bencana,” terangnya.

Kementerian Sosial bersama IFRC menggelar Lokakarya Nasional tentang Shelter dan Pemukiman yang diikuti dua agenda berskala regional yakni (1) Pertemuan Regional untuk Global Shelter Cluster team; (2) Asia-Pacific Regional Shelter Practitioners Forum.

Kegiatan ini digelar dalam rangka Peringatan Satu Tahun Gempa Lombok dan Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus 2019. Tema lokakarya adalah “Mendukung Masyarakat Bertransisi Secara Aman, Nyaman, Bermartabat, dan Berpusat pada Masyarakat”. (yendhi/yp)