JAKARTA – Lobi-lobi jelang dilantiknya anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2019 – 20124 pada 1 Oktober 2019 mendatang kian gencar dilakukan.
Lobi itu dilakukan oleh tim sukses anggota DPD RI terpilih. “Saya mendengar sudah ada lobi-lobi dari anggota DPD RI terpilih yang mau maju sebagai pimpinan MPR RI. Mereka mendatangi rumah-rumah anggota DPD RI baru yang akan dilantik Oktober nanti,” kata Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi., di MPR, Jumat (2/8/2019).
Dalam dialog ‘MPR Rumah Kebangsaan’ tersebut turut jadi pembicara Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte.
Menurut Waketum PPP itu, lobi-lobi itu tidak masalah, selama untuk kepentinagn bangsa dan negara. Sebab, kalau menghalalkan segala cara akan berpotensi terjadi kegaduhan politik baru, dan itu tidak mencerminkan MPR RI sebagai rumah kebansgaan.
Karena itu kata Arwani, figur pimpinan MPR RI yang dibutuhkan adalah negarawan, yang mampu menyatukan masyarakat yang terbelah saat dan sesudah pilpres 2019 lalu.
“Selama pilpres ini malah ada pimpinan MPR RI yang ikut larut dalam perpecahan itu, yang seharusnya bisa menyatukan dan bersama-sama membangun keutuhan bangsa ini,” ujarnya.
Ke depan kata Arwani, tugas MPR RI diharapkan lebih baik lagi. Selain memabahs haluan negara semacam GBHN (Garus-Garis Besar Haluan Negara), juga menata lembaga negara agar tak saling bertentangan. “Misalnya antara DPR dengan DPD RI, Kepolisian dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA), Presiden dengan DPR, dan lain-lain,” tambahnya.
Dia berharap pemilihan pimpinan MPR RI nanti diplih secara musyawarah mufakat, sehingga tidak ribut dengan paket dan pasangan ini dengan itu dan lain-lain, yang tidak subtansial.
“PPP wellcoma saja, siapapun yang akan menjadi pimpinan MPR RI. Juga tak perlu ditambah jumlah pimpinannya dari lima kursi menjadi sembilan atau sepuluh kursi. Kita malu sama rakyat, dan akan membebani anggaran negara,” katanya.
Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte menilai kepentingan politik di MPR RI tak bisa dihindari, karena semua anggota MPR RI dari partai politik, kecuali anggota DPD RI. Sehingga selama proses-proses itu dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik tak masalah.
“Misalnya bagi parpol koalisi yang menang dalam pilpres, ya wajar memiliki kekuasaan lebih besar. Sedangkan yang kalah, ya rela untuk tidak berkuasa. Baik di kabinet maupun di MPR RI. Hanya saja MPR RI itu harus menjadi mercusuar, payung kebangsaan,” demikian Philips. (rizal/win)
