JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi masih terus menjadi polemik. Kalangan Partai Demokrat menyebutkan, di era Presiden SBY, tidak ada parpol yang meminta jatah menteri seccara terbuka seperti itu.

Menurut Imelda Sari, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, permintaan seperti itu tidak etis, karena Presiden memiliki hak prerogatif. “Menurut kami, ya tidak etis, kan Presiden punya hak prerogatif,” kata Imelda dalam diskusi bertajuk “Membaca Arah Tusukan Pidato Mega” di Jakarta, Sabtu (10/8/20190.

Imelda menegaskan, sebenarnya Konggres seperti halnya Konggres V PDIP itu merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai, dan soal jatah menteri tak perlu diumbar keluar.

Hal kedua, menurut Imelda, soal jatah menteri, Presiden Jokowi tentunya usah tahu dan bagaimana dia memberlakukan parpol pemenang.

Lantas dia mengingat ke masa lalu, di era Presiden SBY, tak ada parpol yang minta jatah menteri, apalagi permintaan diumbar keluar seperti itu. Dalam dua periode, tidak ada yang bicara buka-bukaan soal jatah menteri.

“Kali ini saya agak terkejut ya,, kok Bu Mega minta secara terbuka. Di era Pak SBY tidak ada tuh,” katanya. (win)