JAKARTA – Gelagat Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang merapat ke pemerintahan Joko Widodo dikhawatirkan mengurangi keseimbangan demokrasi. Pasalnya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam lemah dengan geliat arah ketiga partai politik tersebut.

Hal itu juga diamini Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding. Menurutnya sebagai penyeimbang sistem demokrasi di Indonesia, oposisi tetap dibutuhkan.

“Kalau saya dari awal kan pendapatnya walaupun ini presidensial tapi kita sedang upaya mencari demokrasi yang check and balance, idealnya harus ada oposisi,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).

“Kalau idealnya oposisi kita dorong berkembang, supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya,” imbuhnya.

Karding mengaku belum bisa menebak partai mana yang akan menjadi oposisi mengingat parpol yang menjadi lawan utama Jokowi di Pilpres 2019, Gerindra kini tengah mengintip peluangnya berada di lingkaran pemerintahan.

“Soal siapa yang mau jadi oposisi kita kan juga belum tahu, belum melihat, yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi, yang lain kan kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung ya,” tandas Karding. (ikbal/mb)