DEPOK – Setengah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok atau 25 orang dari 50 anggota DPRD tidak hadir dalam sidang Paripurna mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo secara langsung melalui layar lebar, Jumat (16/8/2019).
Kehadiran Wali Kota Depok, Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna serta jajaran Forkompinda dan Kepala Dinas se-Kota Depok ternyata tidak menggugah anggota DPRD untuk ikut datang mengikuti sidang paripurna tersebut.
“Yang nggak hadir jelas keterlaluan karena ini sidang paripurna menyambut Hari Kemerdekaan ke-74 RI,” ucap Yanto, satu tamu undangan dari organisasi kepemudaan di gedung DPRD Depok.
Ia mengakui, memang tidak ada kewajiban untuk harus hadir dalam sidang kali ini, tapi seharusnya memiliki jiwa nasionalisme yang besar apalagi sebagai anggota DPRD yang dipilih rakyat atau warga Depok.
Sejumlah bangku anggota DPRD kosong lantaran banyak anggota dewan yang tidak hadir mengikuti sidang paripurna menyambut Hari Kemerdekaan ke-74 RI. (anton)
Hal senada dikatakan Warihnyo, terlepas wajib atau tidak sidang tersebut seharusnya mereka hadir walaupun ada sebagian yang tidak terpilih lagi dalam periode mendatang menjadi anggota DPRD Depok.
“Harusnya pihak sekretariat DPRD Depok memiliki aturan tegas jika mereka yang terpilih lagi atau bertahan menjadi anggota DPRD maupun tidak terpilih lagi gaji dipotong beberapa bulan,” katanya. “Kalau perlu nama anggota DPRD yang bolos rapat paripurna menyambut HUT Kemerdekaan ke-74 RI diumumkan ke masyarakat Kota Depok.”
Dari data presensi atau kehadiran, jumlah total anggota dewan Depok ada 50 orang tapi yang hadir dalam sidang hanya berjumlah 25 orang, selebihnya bangku kosong saja dalam sidang tersebut.
Informasi yang diperoleh ada 20 anggota DPRD tak hadir tanpa keterangan jelas dan lima anggota dewan lainnya berhalangan hadir karena alasan sakit.
“Totalnya jumlah anggota DPRD yang tidak mengikuti sidang paripurna ada 25 orang antara lain lima orang dewan yang izin dan salah satunya sakit. Untuk 20 orang tidak ada keterangan sama sekali, ” ucap salah satu staf di DPRD Kota Depok. (anton/ys)
