JAKARTA – Gaji dan tunjangan selangit yang dikantongi anggota DPRD DKI tampaknya masih kurang bagi anggota DPRD DKI untuk memenuhi kebutuhannya. Terbukti, belum juga sebulan dilantik anggota dewan periode 2019-2024 berduyun-duyun mereka menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke Bank DKI untuk memperoleh pinjaman.
Adanya anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK pengangkatan tersebut diakui Corporate Secretary Bank DKI, Herry Djufraini. “Sudah ada beberapa anggota DPRD DKI mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI,” ujar Herry, Rabu (18/9/2019).
Kredit multiguna yang disediakan Bank DKI dengan jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa aktif anggota bersangkutan. Kredit yang disediakan mulai Rp100 juta.
Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.
Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit karena gaji mereka dibayarkan melalui Bank DKI. Kredit serupa juga disediakan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov.
“Fasilitas tersebut diberikan terkait dengan program kredit multiguna karena gaji dibayarkan melalui Bank DKI. Pemberian kredit multiguna juga di-cover oleh asuransi,” katanya.
Namun menyangkut identitas serta jumlah kredit yang diberikan tidak bisa diungkap karena menjadi rahasia bank. Lagi pula, kata Herry, kredit multiguna sama seperti kredit umum. Nasabah harus mengajukan kredit ke Bank DKI.
Besaran kredit yang diajukan anggota DPRD DKI, kata Herry, berbeda-beda. “Prosesnya sama dengan kredit bagi umum, ada pengajuan dari calon debitur.”
Adapun sekedar diketahui, dari data penghasilan anggota DPRD mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Dengan rincian,
– Tunjangan keluarga Rp 315 ribu.
– Uang reprsentasi Rp 2,25 juta.
– Uang paket Rp 225 ribu.
– Tunjangan jabatan Rp 3,26 juta.
– Tunjangan beras Rp 153,9 ribu.
– Tunjangan komisi Rp 130,5 ribu
– Tunjangan perumahan Rp 51 juta
– Tunjangan komunikasi intensif Rp 17,8 juta
– Tunjangan alat kelengkapan Dewan Rp 130,5 ribu
– Tunjangan reses Rp 17,8 juta
– Tunjangan transportasi | Rp 18,2 juta.
– Total gaji Rp 111,4 juta
Selain itu, anggota dewan juga mendapat fasilitas pemeriksaan Kesehatan per tahun. (john/ruh)
