Tuesday, 15 October 2019

Mahasiswa Pendemo Desak Presiden Segera Lantik Pimpinan KPK Terpilih

Jumat, 20 September 2019 — 17:48 WIB
Massa mahasiswa pendukung Revisi UU KPK di Gedung DPR RI.(yendhi)

Massa mahasiswa pendukung Revisi UU KPK di Gedung DPR RI.(yendhi)

JAKARTA – Sejumlah massa yang menyebut dari gabungan mahasiswa Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto di pintu keluar tol Slipi depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Jumat, (20/9/2019).

Para mahasiswa ini mendukung keputusan DPR RI dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Undang-undang Komisi Pemberatas Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan. Bahkan mereka meminta agar Jokowi segera melantik Irjen Firli yang baru ditetapkan sebagai pimpinan baru KPK.

Ratusan mahasiswa ini juga membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan diantaranya ‘Mengapresiasi DPR yang telah mengesahkan UU KPK agar lebih kuat dalam penegakan korupsi’, ‘Bubarkan WP KPK yang penuh kepentingan politik, ‘Percepat pelantikan pimpinan KPK terpilih’. Selain itu, ada juga tulisan ‘Keluarkan Agus Raharjo dari KPK bubarkan WP KPK’, dan ‘Usir Saut Situmorang dari KPK’.

Dari atas mobil komando salah satu orator mengatakan bahwa UU KPK yang baru justru akan semakin memperkuat lembaga anti rasuah. Salah satu alasannya karena UU KPK yang baru ada pembatasan penyidikan untuk kasus korupsi atau SP3.

“Undang-undang KPK justru untuk memperkuat KPK. Jokowi dan DPR mengambil langkah tepat untuk merevisi UU KPK. Karena selama ini SP3 tidak ada pembatas sampai mati. Harus ada pembatas dalam UU KPK. Kita juga menuntut Jokowi segera melantik Irjen Firli,” kata orator.

(Baca:  Ada Teriakan ‘Usir Taliban di KPK’, Dua Kubu Pendemo di DPR RI Nyaris Bentrok)

“Kita bukan masalah mendukung atau menolak, melemahkan atau menguatkan tapi karena kita masih punya semangat 17 tahun lalu, semangat kita adalah melakukan pemberantasn korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, mereka meminta kepada aparat kepolisian untuk mengijinkan perwakilan dari aliansi mahasiswa masuk ke gedung Parlemen untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kalau tidak diberi ijin kita akan menginap di sini, siap menginap?,” ucap orator. “siap,” timpal peserta aksi.

Polisi pun harus membuat pagar betis untuk memisahkan antara massa mahasiswa dan massa aksi yang tergabung dalam Dewan Persaudaraan Relawan Republik Indonesia (ormas DPR RI) yang menolak UU KPK yang baru, RUU PKS, dan RUU Ketenagakerjaan.

Ratusan massa yang kontra pemerintah dan DPR RI hanya bisa melihat massa aksi dari mahasiswa yang mengerahkan tiga mobil komando. Pasalnya, massa kontra pemerintah yang didominasi emak-emak tidak dilengkapi mobil komando. Mereka sesekali meneriaki massa mahasiswa yang melakukan orasi secara bergantian. (yendhi/tri)