JAKARTA –  Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto  diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto mengikuti Rapat Kerja Panitia Khusus (Raker Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara dengan DPR, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Raker Pansus yang diikuti pula dari jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI, di buka secara resmi oleh Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Zainudin Amali.

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menuturkan bahwa berdasarkan rencana dari Bappenas, penempatan Ibu Kota Negara berada di wilayah Penajam Paser Utara yang akan dibangun pusat pemerintahan.

“Untuk instansi militer, termasuk rencana pemindahan Mabes TNI dan jajarannya berada di wilayah Kutai Kartanegara berjarak 117 km dari Ibu Kota Negara nantinya,” ujarnya.

Selanjutnya disampaikan bahwa penempatan Ibu Kota yang berlokasi di Kalimantan Timur akan menghadapi perbatasan dengan Malaysia yaitu 2.602 km. “Kemudian kita memiliki batas maritime dengan Malaysia yang diapit oleh dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” ucapnya.

“Penempatan Ibu Kota Negara tentunya tidak terlepas dari potensi ancaman, baik militer maupun non militer, baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Letjen TNI Joni Supriyanto.

Ikut serta mendampingi Kasum TNI diantaranya Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, Askomlek Panglima TNI Laksda TNI Lutfi Syaefullah, Kababinkum TNI Mayjen TNI Joko Purnomo, dan Waasops Panglima TNI Marsma TNI M. Khairil Lubis. (rel/win)