Thursday, 05 December 2019

Kemendagri Didesak Segera Kukuhkan Pimpinan DPRD DKI, Bila Tidak APBD Bisa Molor

Sabtu, 5 Oktober 2019 — 20:32 WIB
Suasana pelantikan anggota DPRD. (john)

Suasana pelantikan anggota DPRD. (john)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri diminta segera mengukuhkan pimpinan DPRD DKI Jalarta peeiode 2019-2024. Sebab, APBD tahun 2020 harus segera dibahas dan tuntas pada akhir November. Bila, terlalu lama, maka pembahasan akan molor sehingga pembangunan tidak terlaksana tepat waktu.

“Kememdagri harus segera mengukuhkan pimpinan DPRD agar APBD bisa dilaksanakan tepat waktu yakni mulai awal Jamuari 2020,” kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta,” Sabtu(5/10/2019).

Menurut Laode, lima nama pimpinan DPRD sudah diumumkan dan sudah dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Kemendagri. Pimpinan DPRD tersebut dari PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN.

Sementara itu, Andi Anggana, Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies mengatakan tugas mendesak DPRD, selain pembahasan APBD juga agenda memilih Wakil Gubernur. “Kinerja DPRD DKI lambat, kurang responsif pada kebutuhan dan tidak tanggap terhadap persoalan,” katanya.

Menurutnya, pembahasan APBD dan Pilwagub sangat dibutuhkan karena saat ini sudah masuk bulan Oktober. “Jika terlalu lama membahas mata anggaran, pembahasan anggaran secara detail tentu akan turut tertunda.”

Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, kata Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan bakal tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.

“Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan dan rakyat yang rugi,” ujarnya.

Termasuk masalah Pilwagub yang belum usai. “Dampaknya, semua tugas menjadi beban gubernur, bahkan yang seharusnya dapat diwakilkan dalam kegiatan tertentu, menjadi persoalan dikemudian hari.

Syarif, Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta memgatakan, DPRD belum bisa bergerak sebelum pimpinan DPRD dikukuhkan melalui penetapan Mendagri.

“Pembahasan APBD dan lainnya dibahas oleh alat kelengkapan DPRD, justru harus dimulai dengan pengukuhan pimpinam serta pembentukan komisi komisi, ya tunggu saja, mudah mudahan pekan depan sudah turun oenetapan Mendagri,” katanya. (john/win)