JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menengarai tiap periode gubernur ditemukan kejanggalan anggaran. Seperti pada era Ahok pernah ditemukan Rp1,2 triliun.

“Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp1,2 triliun, tapi saya nggak buka ke publik. Itu biasa, toh dipastikan kita koreksi bersama,” kata M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Taufik mengaku tidak mau berkoar-koar melalui media sosial atau menyampaikannya lewat media. Ia memilih jalur resmi dengan melaporkannya kepada pimpinan DPRD.

Hal tersebut disampaikan menanggapi munculnya anggaran yang dianggap janggal, padahal belum dibahas.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan saat itu juga memanggil dua pejabat Pemprov DKI yang bertanggung jawab, yakni Heru Budi Hartono dan Michael Rolandi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan wakilnya.

Bagi Taufik, membuka masalah rencana anggaran ke publik bukan sesuatu yang istimewa. Memang hal itu boleh dilakukan, namun tidak perlu berlebihan.

“Sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Nggak apa genit, boleh, nggak ada masalah,” jelas Taufik.

Sebelumnya, lewat akun Twitter, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkapkan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mereka menemukan anggaran Rp82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (john/yp)