Thursday, 07 November 2019

Kabupaten Bangka Barat Adopsi Penataan Aset ke Pemkot Jaksel

Kamis, 7 November 2019 — 6:25 WIB
Wakil Walikota Jakarta Selatan saat menerima anggota Dewan dari Kebupaten Bangka Barat. (wandi)

Wakil Walikota Jakarta Selatan saat menerima anggota Dewan dari Kebupaten Bangka Barat. (wandi)

JAKARTA  – Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dianggap berhasil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,  mengenai sistem pengelolaan aset daerah.

Hal ini mengundaNG daerah lain untuk belajar dan mengadopsinya. Salah satunya DPRD Bangka Barat tertarik dan ingin mengadopsi dalam melakukan penataan aset daerah terdata di daerahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H. Badri Syamsu mengakui bahkan Pemkot Jakarta Selatan mengelola dengan baik aset daerah yang ada di wilayah ini. Maka pihaknya mewakili pemerintah daerah melakukan kunjungan untuk mengadopsi  tata cara pengelolaan asset daerah tersebut.

“Ada perwakilan dari dua komisi yang hadir dalam kunjungan kerja ini. Komisi I ingin membahas terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dan Komisi II membahas aset daerah. Karena selama ini kami melihat tata kelola asset di Jakarta Selatan sudah baik dan benar,”kata Badri Syamsul, Rabu (6/11/2019).

bangka Wakil Walikota Jakarta Selatan Isnawa Adji menerima cindera mata dari Ketua DPRD  Kabupaten Bangka Barat H. Badri Syamsu.(wandi)

Menurutnya, selama ini memang tata kelola asset di daerahnya  masih tumpang tindih, dan bahkan,  masih ada kadangkala untuk mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  terkendala masalah aset yang tidak tahu bagaimana rimbanya. Makanya dalam kunjungan ini, pihaknya berharap mendapat pencerahan dan perkembangan, sehingga nanti ada titik temu terkait dengan hal ini.

Sementara itu,  Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji, yang menerima kerja di anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat mengaku sangat terimakasih atas  kunjungan ini.

Menurutnya ini suatu kehormatan dan Pemkot Jakarta Selatan, terus melakukan upaya-upaya yang terbaik di dalam mengatasi persoalan asset daerah.

“Memang dalam mengelola asset dearah kami mengedepankan konsultasi, salah satunya terkait dengan barang jasa, selain itu juga mengenai pelaksanaan giat. Di sini ada 116 UPD termasuk kelurahan, kecamatan, suku dinas, dan sebagainya ikut membantu dalam melakukan pengawasan,”terang Isnawa Adji.

Diungkapkan oleh Wakil Walikota, dalam melakukan pengamanan asset daerah juga sangat diperlukan kerjasama semua pihak. Jika ini sudah berjalan pihaknya meyakini semua akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. (wandi/tri)