Wednesday, 13 November 2019

Ada Wacana Pilkada oleh DPRD, Anies: Kami Fokus ke Program, di Luar itu Tidak

Sabtu, 9 November 2019 — 19:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (yendhi)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. (yendhi)

JAKARTA  – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan fokus menuntaskan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Antara lain, memperbaiki sarana transportasi, peningkatan kesejahteraan warga. Anies mengaku tak pedulikan perubahan Pilkada langsung jadi Pilkada oleh DPRD yang direncanakan pusat.

Menurut Anies, peningkatan kesejahteraan menjadi fokus utama.”Hal lain di luar itu tidak menjadi pembahasan. Kita fokus saja ke program,” kata Anies, Sabtu (9/11/2019).

Hal tersebut disampaikan Anies menaggapi adanya rencana pemerintah pusat untuk Pilkada ke depan tidak lagi langsung, tapi dipilih DPRD.

Menurut Anies, menyangkut sistem pilkada merupakan urusan pemerimtahan pusat. “Pembahasan mengenai konsep pilkada, pelaksanaan pilkada, dan lain-lain, biar dibahas oleh pemerintah pusat,” katanya.

Anies mengatakan sebagai gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung, tugasnya saat ini adalah mengerjakan pembangunan di Jakarta.

“Sekarang ini tanggung jawab kami adalah kami terima mandat dari rakyat lewat proses demokrasi untuk memastikan pembangunan jalan. Saya konsentrasinya di situ,” kata Anies.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan pilkada oleh wartawan setelah rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Khusus untuk tahun 2020 saat ini Anies sudah mengajukan anggaran untuk 9 ptogram prioritas. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun. “Saat ini tengah dibahas bersama DPRD.”

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang Pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang Perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang Keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang Pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp18,70 triliun. (john/win)