SERANG – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang untuk mengganti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi, apabila target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
Menurutnya, ketidak tercapaian PAD itu dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kepala OPD dalam bekerja. Dalam hal ini, Budi memandang, harus menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dalam menaruh seseorang untuk menjabat sebagai kepala OPD yang menjadi leading sektor penghasil PAD.
“Harus sesuai dengan kemampuan dan profesional dalam bekerja. Ganti Kepala OPD-nya, berarti tidak mampu. Kalau tidak mampu diganti,” ujarnya kepada wartawan melalui telpon, Selasa (12/11/3019).
Budi menuturkan, selama Kepala Daerah memiliki dasar hukum dalam membuat kebijakan, menurutnya tidak menjadi sebuah masalah apabila harus diganti. Sebab kata Budi, ini berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat Kota Serang.
Selain itu, ia meminta kepada OPD yang bersentuhan langsung pada masayarakat agar lebih cermat, profesional, dan lebih tanggap ketika ada bantuan dari Kementerian. Sehingga program yang dibuat tidak terlalu membebani APBD. Karena menurutnya, Kepala OPD tidak maksimal dalam bekerja, apabila target PAD tidak tercapai.
“Kalau pimpinan OPD-nya lemah, ya mau bagaimana. Jangan sampai Kepala Daerahnya pun ikut lemah juga,” tandasnya.
Budi mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat kerja. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan Kota Serang terkait penghasilan retribusi parkir. Ia berharap, agar tidak memiliki rasa tidak enak pada pihak ketiga.
Lanjutnya, apabila pihak OPD membutuhkan alat untuk meminimalisir risiko tarjadinya kebocoran PAD, dapat mengajukan untuk penganggarannya. Jika sesuai antara kebutuhan dan logis dalam narasi penganggaran, DPRD diyakini dapat memenuhi permintaan alat tersebut.
“Bila perlu naikan tarifnya (retribusi parkir), dan apabila terjadi kebocoran, dipangkas penyebabnya atau oknumnya. Baru ada solusi,” tegasnya.
Budi menyarankan, sebelum diangkat jabatan, bagi yang mengikuti open biding, seharusnya memaparkan program kerja jika menduduki jabatan di dinas tertentu. “Jadi dipaparkan program kerja mereka, sehingga itu menjadi momen Kepala Daerah untuk menyeleksi, mana yang memiliki konsep dalam bekerja. Jangan merasa tidak enak,” tegasnya. (haryono/ys)
