BEKASI – Rencana penerapan jalan berbayar di Kalimalang mendapat reaksi warga Bekasi. Mereka menyebut pemerintah makin memeras rakyat.
“Coba saja, iuran BPJS naik, listrik juga naik, semua naik. Eh sekarang jalanan umum juga ditarikin. Ini seperti masa penjajahan,” kata Imam Tri, warga Bekasi Timur.
Menurutnya, apapun alasannya, itu akan membuat rakyat semakin susah. “Dan ini sama saja kebijakan penjajah,” katanya.
Mustofa, anggota DPRD Kota Bekasi, mengatakan tidak tahu menahu rencana jalan berbayar di Kalimalang. “Kita tidak diajak bicara,” katanya.
Wakil rakyat dari F Gerindra ini menyebut aneh, jika jalan umum harus bayar. “Tapi kita akan cari tahu lebih bamyak dulu, karena ini akan memungut warga Bekasi,” katanya.
Sementara itu, Johan Budi, Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi menanggapi santai masalah ini. Pihaknya meyakini, kakau BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) tidak akan menerapkan peraturan tanpa kajian yang baik.
“Lagi pula, ERP itu tidak bisa diterapkan di Jalan Nasional. Jadi, Jalan Kalimalang yang di ruas Bekasi itu jalan nasional jadi tidak bisa,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. (chotim/mb)
