JAKARTA – Untuk menghadapi ideologi yang dianut oleh teroris, maka harus dilawan dengan ideologi Pancasila.
Demikian disampaikan anggota MPR dari Fraksi PDI-P, Muchammad Nabil Haroen (Gus Nabil), dalam diskusi di MPR, Senin (25/11/2019). Ikut pula jadi pembicara, anggota MPR Fraksi Golkar Dedy Mulyadi, anggota MPR Fraksi Demokrat Dede Macan Yusuf Effendi, dan praktisi Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI Can. Sapto Priyanto.
Untuk itu katanya, harus dilawan dengan ideologi keagamaan yang moderat, dan ideologi Pancasila. Sehingga, pendekatannya bukan saja dengan kekerasan dan melarang cadar dan celana cingkrang.
“Radikalisme dan terorisme sudah menjadi masalah global, dan di dalam negeri sudah menyerang simbol-simbol negara, maka negara harus hadir. Baik secara ideologis maupun penghentian aliran dana dari Timur Tengah,” tegasnya Gus Nabil.
Karena itu lanjut Gus Nabil, pemerintah harus melibatkan ormas keagamaan yang moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain, yang memang berperan dalam perjuangan Kemerdekaan RI dan lahirnya sebelum Indonesia merdeka. Bukan ormas yang berdiri belakangan, dan apalagi tak punya andil dalam perjuangan kemerdekaan RI.
“Selama ini NU dan Muhammadiyah kurang mendapat support dari negara. Padahal, itu sangat penting untuk melawan radikalisme dan terorisme. Sebab, kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir,” ujarnya.
Gus Nabil meminta sosialiasi empat pilar MPR RI ini harus diikuti keteladanan oleh para elit bangsa ini. Termasuk media. “Sosialiasi Islam yang moderat dan ideologi Pancasila ini harus gencar dilakukan melalui media, juga media sosial. Sebab, jika kita klik di google, kelompok radikal ini ratingnya cukup tinggi,” katanya.
Sapto Priyanto menyayangkan akhir-akhir ini banyak sekolah swasta yang tidak lagi menggelar upacara bendera di hari Senin, awal masuknya sekolah. “Padahal, di upacara itu dibacakan sila-sila Pancasila. Sekolah saja tak lagi menjadi contoh untuk memberikan motivasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya kecewa.
Selain motivasi ideologi agama (45,4 %), menurut Sapto, juga bersifat situasional (50 %) seperti di Poso dan Ambon, dan selebihnya faktor ekonomi. “Kemiskinan, kebodohan, anti kemapanan, dan pelakunya bisa muslim dan non muslim,” tambah Sapto. (rizal/win)
