JAKARTA – Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menilai sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI kepada anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana adalah aneh dan berlebihan. Meskipun hanya sanksi ringan berupa peringatan lisan.
Justin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan William terkait dugaan anggaran janggal pengadaan lem aibon dan pulpen dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 adalah sebuah fakta dan telah diakui oleh Kasubbag TU Dinas Pendidikan Jakbar.
“Kedua karena Informasi KUA-PPAS tesebut tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan atau dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga secara hukum dan aturan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, dan atas suatu pelanggaran tidak dapat justifikasi dengan interpertasi secara analogis,” kata Justin melalui keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).
Lebih lanjut Justin khawatir kalau putusan ini malah membuat ruang gerak anggota dewan terbatas dan menjadi alasan bagi eksekutif untuk tidak mempublikasikan rancangan anggaran secara detail sejak awal kepada publik. Sementara uang yang digunakan adalah milik masyarakat Jakarta.
“Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat. Saya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat kepada kami. Masyarakat berhak mengetahui perilaku eksekutif dalam hal penganggaran,” ungkap dia.
“Saya berharap animo kesadaran dan sikap kitis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena putusan tersebut, karena kami sendiri tidak akan berhenti untuk menjadi mata dan telinga masyarkat,” imbuh Justin.
Sementara William menyatakan putusan BK DPRD DKI Jakarta tidak akan mempengaruhi dirinya untuk terus bersikap kritis. Tujuannya dirinya tidak lain agar Pemprov DKI terbuka mengenai anggaran karena uang adalah milik masyarakat yang harus diketahui penggunaannya.
“Ini adalah risiko perjuangan. Saya tidak gentar sedikitpun. Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada putusan terhadap saya, yaitu hak publik Jakarta untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan. Hingga sekarang, Fraksi PSI masih menunggu data anggaran dibuka,” kata William dalam keterangan tertulis yang sama. (Yendhi/win)
