DEPOK – Jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Depok menargetkan tahun 2025 di wilayahnya tidak ada lagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pemkot kini  berusaha untuk menuntaskan masalah itu dengan memberikan bantuan simultan ke warga miskin di 11 kecamatan yang ada.

“Kami memang menargetkan tahun 2025 sudah tidak ada lagi bantuan untuk warga miskin khususnya masalah RTLH, ” ujar Wali Kota Depok Muhannad Idris didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)  Depok Nina Suzana,  Senin (9/12/2019).

Pemberian bantuan RTLH yang disalurkan melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) merupakan bentuk komitmen kami untuk mengentaskan keberadaan RTLH di Kota Depok dengan bentul stimulus swcara swadaya jadi tidak seluruhnya dibantu namun ada peranan masyarakat sekitar ikut bergotong royong.

“Dana bantuan perbaikan RTLH dari Rp 20 juta/unit tahun 2020 naik menjadi Rp 23 juta/unit itupun dipotong Rp 2 juta untuk biaya konsultan dan pengawasan. Untuk itu, masyarakat yang dirasa berkecukupan, bisa secara swadaya membantu baik dalam bentuk materil maupun tenaga,” katanya.

Jumlah RTLH tahun 2017 sekitar 492 unit rumah warga,  tahun 2018 naik menjadi 1.389 unit dan tahun 2019 sekitar 2.580 unit rumah. Diharapkan tahun 2020 kemungkinan akan bertambah namun itu tergantung usulan warga mulai tingjat RT dan RW terus berlanjut ke musrenbang tingkat kelurahan,  kecamatan dan Walikota.

Ny. Padmi,  warga RW 08, Kel. Rangkapan Jaya Baru,  mengaku senang jika ada penambahan dana bantuan untuk RTLH dari Rp 20 juta menjadi Rp 23 juta/unit rumah warga.  “Alhamdulillah kalau ada kenaikkan bantuan RTLH karena harga bahan material juga sudah naik semua jadi meringankan beban warga miskin untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni, ” ujarnya. (anton/tri)