Tuesday, 10 December 2019

Pemprov DKI dan BUMN Bentuk Perusahaan “Patungan” Urus Integrasi Transportasi

Senin, 9 Desember 2019 — 11:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wamen BUMN Kartika Wirjoarmodjo saat menyaksikan penandatanganan HoA. (yendhi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wamen BUMN Kartika Wirjoarmodjo saat menyaksikan penandatanganan HoA. (yendhi)

JAKARTA  –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menandatangani perjanjian Head of Agreement (HoA) untuk pembentukan perusahaan ‘patungan’, yang akan mengintegrasikan seluruh transportasi darat dan rel Jabodetabek, Senin (9/12/2019).

Kesepakatan tersebut berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta disaksikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoarmodjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.

Menurut Anies dengan perjanjian ini, maka ke depan transportasi darat dan kereta api di Jabodetabek akan terintegrasi dalam aspek managemen, rute, dan ticketing sehingga memudahkan masyarakat berpindah moda transportasi.

Perusahaan patungan

“Hari ini ditandatanganinya HoA di mana MRT dan PT KAI akan membentuk perusahaan joint venture yang ownership-nya 51% di MRT dan 49% di KAI yang nantinya akan mengatur stasiun-stasiun di kawasan Jakarta. Yang kedua, adalah pengelolaan kereta commuter. Yang ketiga, pengaturan KA Bandara,” kata Anies.

Namun demikian, Anies sampaikan belum ada nama perusahaan yang akan mengelola integrasi transportasi tersebut, hal itu akan dibahas secepatnya usai perjanjian HoA ini.

Senada dengan Anies, Wamen BUMN Kartika Wirjoarmodjo mengatakan nantinya perusahaan join facture ini akan mengatur beberapa hal diantaranya pengelolaan stasiun dan pembangunan Transit oriented development (TOD) di beberapa stasiun.

“Harapannya 2 sampai 3 tahun ke depan akan banyak masyarakat Jakarta yang semakin tertarik tinggal di sekitar daerah-daerah akses ke transportasi umum khususnya MRT, KAI, dan yang lain,” kata dia.

Sementara Dirut PT. MRT, William Sabandar menjelaskan nantinya dengan program ini maka seluruh transportasi darat dan kereta di Jakarta lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan satu kartu masyarakat bisa berpindah moda tranportasi dan diharapkan bisa satu sistem pembayaran seperti program Jaklingko.

“Perusahaan patungan ini yang akan melakukan integrasi prosesnya tadi. Satu bulan setelah tanda tangan (pemberian nama perusahaan). Jadi memang kerjanya musti cepat sekali,” ujar William.

Setelah perusahaan terbentuk ada tiga tugas awal yakni penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengelolaan kawasan TOD. (yendhi/mb)