Minggu, 29 Desember 2019

Hadapi Isu Radikalisme, Pemerintah Keluar Jalur

Selasa, 10 Desember 2019 — 17:28 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani. (ikbal)

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani. (ikbal)

JAKARTA – Setara Institute menilai pemerintah mengambil langkah keliru terhadap penanganan ditoleransi dan radikalisme.  Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan kebijakan yang diambil tidak disadari pada pokok persoalan.

Ismail menilai peningkatan ditoleransi dan radikalisme justru tumbuh karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Pemerintah melalui para menteri telah keluar jalur dalam konteks penanganan intoleransi radikalisme. Mereka tak bertolak dari persoalan dasarnya. Kenapa kemudian intoleransi dan radikalisme meningkat.

“Kalau kita periksa data 12 tahun terakhir aktor yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Kenapa? Pemda yang selama ini mengakselerasi proses intoleransi dengan mendiskriminasi kelompok lain mengeluarkan kebijakan diskriminastif. Itulah medium recovery orang untk menjadi intoleran, difasilitasi oleh negara,” ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Kebijakan pada  surat keputusan bersama (SKB) 11 menteri terkait pencegahan radikalisme sebagai alat menekan aparatur sipil negara (ASN), peraturan Menteri Agama (PMA) soal majelis taklim hingga wacana larangan bercelana cingkrang dan bercadar di lingkungan pemerintah disebut Ismail sudah keluar jalur.

“Jangan lupa ASN juga melekat di dalamnya hak untuk berpendapat, berekspresi. Saya dukung penanganan  intoleransi, radikalisme di ASN tapi dengan cara presisi, HAM yang demokratif  . Orang kritik ya bebas. Kita dorong iklim demokrasi ke perkerja tapi juga pemerintah punya perangkat yang presisi,” tandasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan tidak ada parameter yang jelas terkait kesetiaan kepada Pancasila. Kebijakan itu, bagi Ismail, hanya sebagai upaya pemerintah melakukan ‘tes ombak’.

“Bagaimana mungkin kita bisa menegakkan sesuatu yang masih abstrak. Jadi 2 – 3 bulan pertama ini saya lihat pemrintah sedang melakukan tes ombak. Tapi hampir seluruh cara yang dipilih pemerintah untuk menangani isu intoleransi radikalisme keluar jalur,” pungkas dia. (ikbal/win)