PEMERINTAH Kota Bogor men-launching BUKA (Bedah Anggaran Untuk Kita) 2020, Selasa 17 Desember lalu di IPB International Convention Center (IICC). Pada kegiatan itu diluncurkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang bisa diakses oleh publik melalui website kotabogor.go.id. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bogor mewujudkan good governance.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, transparansi RAPBD 2020 menjadi upaya agar masyarakat Kota Bogor khususnya bisa melihat rincian Rancangan APBD 2020. Jika ada kejanggalan, masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik melalui Aplikasi Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau media sosial (medsos) Pemerintah Kota Bogor maupun media sosial pribadinya. “Mulai detik ini anggaran tahun 2020 bisa diakses tidak hanya oleh seluruh warga Kota Bogor, tetapi siapapun yang ingin mengetahui, uang rakyat harus kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Rancangan APBD tahun anggaran 2020 dengan jumlah Rp 2,5 trilyun dijabarkan di dalam dokumen setebal 2.385 halaman. Semuanya bisa diakses secara detail oleh masyarakat. Belanja daerah tahun 2020 dibagi atas beberapa bidang prioritas, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pendidikan sebesar 22 persen atau Rp 523 milyar, kesehatan 16 persen atau Rp 400 milyar, untuk infrastruktur RP 375 milyar, sosial 6 persen, perhubungan, lingkungan hidup dan yang lainnya sebesar Rp 1 trilyun.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai peluncuran program BUKA Kota Bogor 2020 merupakan langkah yang cukup baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif. Menurutnya, ketika perencanaan sudah diselesaikan, maka tugas berikutnya adalah memastikan yang sudah direncanakan terimplementasi secara optimal dengan memastikan anggaran yang dibutuhkan masyarakat bisa dijalankan dengan baik.
APBD 2020 sudah banyak memuat perubahan strategis DPRD menginginkan agar di tahun 2020 ada hal yang disempurnakan terkait kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik dan ekonomi. “Bagi kami, selama program dari pemerintah, anggaran dan sebagainya serta masukan dari masyarakat bagus, akan kami dukung, sehingga anggaran ini bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bogor,” lanjut Atang saat hadir di acara tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas yang juga hadir di acara itu menekankan, transparansi hadir jika ada persamaan persepsi semua stakeholder dan transparansi hadir untuk menghilangkan rasa curiga. Ia juga menyebut, APBD bukan tujuan tapi alat untuk mengendalikan agar program tercapai. “Anggaran adalah alat pengendali mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.
Sedangkan Ahli Tata Kelola Pemerintah, Muhamad Mustofa menilai, acara ini sebagai bentuk komitmen luar biasa. Menurutnya, jika ada kepala daerah berani membuka anggarannya itu adalah bentuk keberanian untuk melakukan transformasi, transparansi dan reformasi tata kelola pemerintah yang baik “ Itu syarat penting,” tegasnya.
Bima menekankan, prinsip transparansi sudah diikhtiarkan sejak 2014 dan untuk tahun 2019 pihaknya mencoba menerapkan tradisi baru. Supaya warga Kota Bogor bisa mengetahui kotanya bergerak kemana dan anggarannya untuk apa. Ke depan ada tiga prioritas yang diusung Pemkot Bogor dan didukung DPRD Kota Bogor, masing-masing kualitas hidup masyarakat, infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Pembangunan kualitas hidup manusia akan dilaksanakan oleh 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alokasi Rp 1,09 trilyun atau 43 persen. Untuk peningkatan infrastruktur akan dilaksanakan oleh 8 OPD dengan alokasi Rp 479 milyar atau 19 persen. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh 8 OPD dengan alokasi Rp 17 milyar atau 0,6 persen.
“Misalnya ada anggaran Rp 39 miyiar untuk renovasi 4.432 unit rumah tidak layak huni. Di bidang pendidikan ada Beasiswa Rp 527 juta, Bantuan Siswa Miskin Rp 10 miliar, Sekolah Ibu Rp 3 milyar dan perpustakaan. Dibidang kesehatan dianggarkan untuk naturalisasi Ciliwung Rp 2,4 milyar dan penyediaan IPAL Rp 4,4 milyar,” ungkap Bima.
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah diusulkan anggaran untuk penataan kawasan Suryakencana dan pelebaran jembatan Otista. “Kami usulkan Rp 30 milyar ke Provinsi Jabar dan Rp 300 juta dari APBD Kota Bogor untuk Suryakencana. Sedangkan jembatan Otistas dianggarkan Rp 20 milyar dari APBD Kota Bogor dan Rp 40 milyar dari APBD Jabar” papar Bima. Dianggarkan pula untuk perencanaan trem, mall pelayanan publik, hibah bansos hingga untuk event pendokrak pariwisata dan PAD seperti Bogor Street Festival CGM, Helaran Hari Jadi Bogor dan Festival Merah Putih.
Penyusunan anggaran berposes cukup panjang dan dilakukan secara detail. Mulai dari kelurahan hingga ke tingkat kota yang melibatkan dan menampung aspirasi warga Kota Bogor dengan dukungan banyak pihak. Hal terpenting di dalam proses penyusunan itu, menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Rata-rata peningkatan partisipasi di kelurahan sebesar 50 persen. Sementara, kenaikan usulan anggaran yang terealisasi di tahun 2019 hampir 60 persen dari tingkat musrenbang. “Di tahun 2020 ada 72 persen dari seluruh program pemerintah berasal dari usulan warga. Ini komitmen pimpinan,” tegas Erna. Semoga partisiapasi itu menjadi seimbang dengan transapransi yang kini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. ( Advertorial)
