SEMARANG – Kabar gembira bagi para orang tua siswa SMA/SMK/SLB, disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menggratiskan biaya pendidikan di seluruh SMA/SMK/SLB negeri di Provinsi Jateng mulai tahun 2020.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp860,4 miliar untuk program ini. “Tahun depan kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri. Mudah-mudahan dengan program ini maka upaya mewujudkan SDM yang unggul di Jateng akan cepat terwujud,” kata Ganjar, dalam jumpa pers di Bandara A Yani Semarang, Jumat (27/12/2019).
Ganjar yang didampingi Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, dan Penjabat Sekda Jateng itu Herru Setiadhie juga menyatakan, akan memberikan subsidi untuk SMA swasta serta madrasah aliyah (MA) di Jateng.
Subsidi yang diberikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Anggaran yang disiapkan Pemprov Jateng untuk bosda ini juga cukup besar. “Bosda untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp123,85 miliar, Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp26,5 miliar,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga menyebut Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp14,6 miliar telah disiapkan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.
Ganjar berharap, pelaksanaan program ini, mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah. Pihaknya juga akan mengawasi agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan. “Kami akan awasi, jangan sampai SPP nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya,” tegas Ganjar.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah minimum kabupaten/kota (UMK) plus 10 persen.
Wagub Taj Yasin menyebut, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan menekan angka kemiskinan. Apalagi tahun 2020, Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan bisa ditekan menjadi satu digit, yakni 9,8 persen.
Untuk itu, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi warga miskin dan program lain akan terus digenjot. “Kami butuh dukungan semua pihak agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu OPD satu desa miskin dapat diterapkan di kabupaten/kota,” pungkasnya. (suatmadji/mb)
