JAKARTA – Presiden Jokowi menyebut sekitar 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan, ditanggung oleh negara lewat APBN dan APBD.
“Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI),” ucap Jokowi saat inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).
Menurut Presiden, dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, BPJS harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini tengah dialami. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga terus berupaya untuk mencarikan solusi atas persoalan itu.
“Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke Menkes,” tandasnya.
Kunjungan Jokowi ke RSUD Kota Cilegon untuk memastikan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima bantuan iuran), yang gratis, dan sisanya 20 persen itu memakai yang mandiri, bayar sendiri,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon dan rumah sakit lain yang dikunjunginya dalam kunjungan kerja sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa pelayanan terhadap para peserta BPJS Kesehatan secara garis besar tidak mengalami kendala.
Presiden ke Cilegon dengan menggunakan helikopter Super Puma berangkat dari Pangkalan TNI AU Atang Sanjaya, Kabupaten Bogor.
Dalam kunjungannya didampingi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati. (johara/mb)
