JAKARTA (Pos Kota) – Trotoar di ibukota kini bukan hanya milik pejalan kaki, tetapi juga bakal menjadi etalase bagi pedagang Kaki-5. Gubernur Ahok membolehkan kelompok pedagang tersebut berjualan di sarana umum tersebut.

Kendati demikian orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI ini menyatakan sebelum berjualan di trotoar, Kaki-5 harus dididik sadar lingkungan, sehingga tidak lagi ada yang membuang sampah sembarangan.

“Saya selalu katakan, trotoar dan taman boleh ada Kaki-5, asal ditata dan nggak buang sampah sembarangan. Mereka harus dididik,” kata Ahok di Balaikota DKI, Rabu (10/8).

Ahok telah memerintahkan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (KUMKMP) DKI mendata Kaki-5. Pasalnya, Kaki-5 yang berjualan di taman sering membuang sisa minyak di tanaman, sehingga banyak pohon yang mati.

“Saya suruh Dinas KUMKMP didik Kaki-5. Dulu kami kasih dia jualan di taman, habis goreng, panas-panas dia siram ke pohon. Dia kira pupuk kali, mati itu pohon. Itu kan nggak bener, buang sampah sembarangan. Nah itu yang mesti kami didik,” ujarnya.

Bukan hanya trotoar, Ahok juga akan memberi izin Kaki-5 berjualan di Jalan Inspeksi Kampung Pulo. “Orang nongkrong begitu banyak, kenapa enggak dibuat jualan? Tapi jualan jangan sampai buang ke Ciliwung,” tegasnya.

MASALAH BARU

Wiliam Yani, anggota Komisi B DPRD DKI, berharap kebijakan yang diambil Ahok tidak semata untuk pencitraan menjelang Pilkada 2017. “Trotoar itu untuk pejalan kaki. Kalau diberikan ke Kaki-5 bukan tidak mungkin hak pejalan akan hilang. Kebijakan seharusnya dikeluarkan untuk sebuah solusi bukan malah menciptakan masalah baru,” kritiknya.

Ia menyarakan untuk mengakomodir Kaki-5, Ahok harusnya fokus pada penyediaan tempat usaha. Misalnya setiap wilayah tersedia kawasan kuliner yang di dalamnya merupakan pedagang sektor informal tersebut.

Yani yakin kebijakan ini akan menimbulkan masalah baru, seperti kemacetan dan kesemrawutan. “Warga yang ingin belanja Kaki-5 di trotoar kendaraannya harus parkir dimana. tentunya kan di pinggir jalan. Akibatnya luas jalanpun tergerus, dan kemacetanpun terjadi. Ini harus menjadi pretimbangan gubernur,” pungkasnya. (guruh)