JAKARTA – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode . Pasalnya, masih ada persoalan yang lebih subtantif yang membutuhkan anggaran.
Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, Idris Ahmad memastikan anggota PSI yang menduduki kursi dewan DPRD DKI tidak akan menerima pin emas yang dianggarkan sebesar Rp1,3 miliar tersebut.
“Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat,” kata Idris dalam keterangannya, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan bahan dasar pin yang menjadi simbol anggota legislatif harus berbahan dasar emas. Dia memberikan saran agar pin dibuat dari bahan yang lebih murah.
“Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?,” tutur Idris.
PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.
“Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta,” tegas Idris.
Seperti diketahui, masing-masing anggota dewan DPRD DKI Jakarta terpilih periode akan mendapatkan dua pin emas 22 karat sebagai tanda keanggotaan. Emas pertama seberat 7 gram dan yang kedua seberat 5 gram. Proses pelantikan akan dilakukan pada Senin (16/9/2019). (yendhi/tri)
