JAKARTA – Terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, yang dilakukan Komisi III DPR, mendapat sorotan dari pegiat anti korupsi. Sebab, dari awal sewaktu masih di Pansel Capim KPK, sosok Firli sudah mendapat sorotan tajam.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyikapi hasil kerja Pansel Capim KPK dan pernyataan Presiden Jokowi, serta hasil di DPR merupakan hasil yang seirama.

Dalam keterangan tertulis,  Jumat (13/9/2019), ICW menyatakan dengan kondisi seperti hari ini, pemberantasan korupsi di Indonesia kian menjauh dari harapan awalnya, yakni menciptakan pemerintahan yang sepenuhnya bersih dan bebas dari KKN.

ICW memaparkan, setidaknya ada tiga isu besar jika melihat komposisi Pimpinan KPK terpilih.  Pertama, terkait rekam jejak buruk di masa lalu.

“Salah seorang figur yang dipilih oleh DPR merupakan pelanggar kode etik, hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik,” demikian papar ICW.

Hal yang  Kedua, masih terdapat Pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN di KPK. Padahal, ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. “Akan tetapi,  persoalan ini terlewat begitu saja pada setiap tahapan seleksi,” tandasnya.

Yang Ketiga, tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Sedari awal berbagai elemen masyarakat, organisasi, serta tokoh sudah mengungkapkan bahwa ada persoalan serius pada seleksi Pimpinan KPK kali ini.

Menurut ICW, para tokoh itu antara lain Shinta Wahid, Buya Syafii Maarif, Romo Magnis, Romo Benny, Pimpinan Muhammadiyah, Prof Mahfud MD, dan puluhan Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia.

Namun,  masukan tersebut juga tidak diakomodir, baik oleh Pansel, Presiden, maupun DPR. “Sehingga dapat dikatakan bahwa seleksi Pimpinan KPK kali ini hanya dijadikan urusan segelintir elite politik saja, tanpa melibatkan masyarakat luas,”  ungkap ICW. (*/win)