Situs toto adalah langkah pertama menuju petualangan yang tak terlupakan. Contohnya di pasaran togel Macau, para penjudi memasuki dunia yang penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Dengan tekad yang kuat, mereka siap memutar otak untuk merumuskan prediksi berdasarkan angka keluaran data macau 4d beberapa bulan sebelumnya.

Pernah dengar situs judi poker online terpercaya dari IDNPLAY? Jika ya maka tidak salah lagi bahwa idnpoker adalah jawabannya. Situs ini juga menyediakan download APK terbaru dan link login alternatif untuk pemain di wilayah Indonesia dan benua Asia.

Thursday, 12 December 2019

Revisi UU KPK Dibahas Secepat Kilat, Kini Jokowi akan Secepatnya Terbitkan Perppu

Kamis, 26 September 2019 — 17:53 WIB
Presiden Joko Widodo.(johara)

Presiden Joko Widodo.(johara)

JAKARTA – Setelah menerima masukan dari sejumlah pihak, Presiden Jokowi memempetimbangkan untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Perppu ini akan menggantikan UU KPK yang baru saja mendapat persetujuan bersama secara secepat kilat di Rapat Paripurna DPR.

“Banyak sekali masukkan yang diberikan kepada kami, utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perppu. Tentu saja, ini akan kami segera hitung, kalkulasi,” ungkap Presiden Jokowi dalam jumpa pers bersama tokoh setelah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain, Goenawan Moehammad, Mahfud MD, Romo Franz Magnis Suseno, Alissa Wahid, Quraish Shihab, Butet Kartaredjasa, Anita Wahid, dan Christine Hakim.

Menurut Jokowi. pihaknya akan meminta saran kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk  para tokoh yang diundangnya ke Istana hari ini. Dia berjanji akan membuat kajian dalam waktu sesingkat-singkatnya. “Secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya,” kata  Jokowi.

Dalam pertemuan itu, selain membahas terkait Perppu UU KPK, Jokowi bersama tokoh-tokoh nasional tersebut pun turut membahas beberapa situasi nasional terkini. Antara lain persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Papua, dan aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK hasil revisi, dan penolakan masyarakat terhadap RUU KUHP. dan permasalahan Papua. (win)