JAKARTA –  Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies tak menyalahkan sistem e-budgeting yang diwarisi gubernur sebelumnya.

Prasetyo meminta Anies menyisir dan menelisik dahulu penyusunan anggran KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020 sebelum dibahas di DPRD DKI. Bila ada anggaran ‘siluman’ bisa dikoreksi.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mengaku bahwa pihaknya belum menerima revisian pengadaan anggaran KUA-PPPAS 2020 dari Gubernur Anies.

Padahal anggaran tersebut sudah lama direvisi yang semula sebesar Rp 95,9 triliun kemudian turun menjadi Rp 89,44 triliun. “Saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang direvisi Pak Anies,” jelasnya.

Prasetyo pun berpesan kepada SKPD dan Gubernur Anies untuk lebih teliti dalam lagi menyusun KUA-PPAS, jangan sampai anggaran yang kontroversi seperti lem aibon dan bolpoint tak ada lagi. Eksekutif juga harus menyisir anggaran sebelum dilakukan pembahasan dengan DPRD. (john/win)