JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah bisa saja melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.
Hal tersebut senada dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terkait evaluasi pelaksanaan sistem pilkada langsung. Sebelumnya Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem Pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris.
Sekretaris Jenderal PDIP menjelaskan asimetris dalam artian negara bakal menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda tergantung daerah. Di daerah yang berdasarkan skornya memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi, katanya, maka pilkada langsung bisa dilaksanakan. Sementara di tempat yang angkanya rendah dan pilkada yang memiliki potensi konflik tinggi dilaksanakan secara berbeda.
“Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris,” ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).
Hasto menambahkan, PDIP mendukung wacana yang dilontarkan Mendagri melakukan evaluasi pilkada. Menurutnya, dari berbagai masukan dan pengalaman terdapat potensi pilkada langsung memecah belah masryakat.
Lebih lanjut, PDIP melihat kecenderungan pilkada langsung berbiaya tinggi sehingga kerap kali pilkada langsung menghadirkan bohir-bohir tertentu untuk membiayai pertarungan antarcalon. Dampaknya, ketika pemenang pilkada menjabat, eksploitasi sumber daya alam daerah terjadi demi membayar kembali biaya pilkada dimaksud.
“Oleh karena itu kepentingan investor politik, sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita yang luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal,” tandasnya.
Hasto mengatakan, selama ini PDI Perjuangan menyiasati kondisi itu dengan mendorong perwujudan semangat gotong royong, diantara kadernya sendiri sehingga modal untuk maju di pilkada dipikul bersama oleh kader partai. (ikbal/mb)
