JAKARTA – Warga korban penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, menolak tawaran rumah susun (Rusun) dan juga pelatihan kerja yang ditawarkan Pemkot Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019).
Penolakan tersebut, tentunya sangat berasalan bagi warga. Satu diantaranya, karena Rusun milik pemerintah yang ditawarkan tidak representatif, dan juga jauh dari tempat usaha mereka mencari nafkah.
“Cari nafkah disana (rumah susun, red) susah. Mau dagang apa, jadi mending tetap bertahan disini sambil mencari solusi lain dari pemerintah,” ujar Mila (45), salah satu korban penggusuran.
Selain itu, sambungnya, rusun yang ditawarkan belum tentu gratis melainkan warga harus membayar.
Penolakan serupa juga dilakukan warga terhadap tawaran pelatihan kerja yang dilakukan Pemkot Jakarta Utara. Lantaran, mereka yang digusur telah memiliki pengadilan dan bukan pengangguran untuk diberikan pendidikan maupun pelatihan kerja.
“Jadi saya raSa pemerintah tidak usah repot memberikan pelatihan kerja, karena kami semua telah memiliki penghasilan dari lapak rongsok. Yang kami butuhkan saat ini tempat tinggal,” Nurul, salah satu korban penggusuran lainnya.
Sebelumnya, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara menawarkan program pelatihan keahlian dengan membagikan brosur dan formulir kepada warga terdampak penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok.
Kepala BPKD Jakarta Utara, Siti Nurbaiti mengatakan, program pelatihan ini ditawarkan agar warga terdampak bisa mempunyai keahlian lain. Hal itu supaya mereka bisa mencari nafkah di luar dari pekerjaan mereka sebagai pemilik lapak rongsokan. (deny/tri)
