Friday, 22 November 2019

Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Stagnan

Presiden: Solusi Tidak Boleh Sepotong-Sepotong, Kita Sederhanakan

Kamis, 21 November 2019 — 15:57 WIB
Presiden Jokowi bersama Wapres KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (21/11).(ist)

Presiden Jokowi bersama Wapres KH Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (21/11).(ist)

JAKARTA  – Presiden Jokowi menyoroti peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang stagnan. Padahal pada tahun 2018 peringkatnya berada pada angka 72.

“Peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dalam setahun terakhir ini relatif stagnan. Padahal, pada 2018 lalu peringkat kemudahan berusaha Indonesia berhasil mengalami peningkatan yang signifikan dari yang semula berada pada peringkat 120 menjadi peringkat 72, ” tegas Jokowi.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (21/11/2019).

“Kita ingin ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di peringkat 40-50 seperti yang kita inginkan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, bahwa upaya dan solusi yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal tersebut harus dilakukan secara total. Sejumlah langkah tengah direncanakan dan kembali dijalankan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

“Solusi yang kita kerjakan tidak boleh sepotong-sepotong. Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, dan debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan,” ucap Presiden.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal langkah perbaikan dan reformasi di semua titik agar upaya tersebut benar-benar membuahkan hasil.

“Reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya,” imbuhnya.

“Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini,” Jokowi menandaskan.

Presiden meminta jajarannya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.(johara/mb)