BEKASI – Mengaku mendapat ilmu wawasan kebangsaan dan berharap semakin terarah dalam mengambil kebijakan untuk Kota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, bangga dapat menyelesaikan pendidikan yang digelar oleh Lemhanas RI.
Tri mendapat predikat sangat memuaskan pada acara penutupan di Gedung Lemhanas RI, Jakarta. “Banyak hal saya pelajari disini, khususnya terkait dengan konsensius dasar bangsa yang outputnya dapat membuat para kepala daerah lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan dan kebijakan,” tutur Tri
Lebih lanjut, dirinya mengatakan kebijakan yang telah diambil dalam waktu dekat ini adalah penganggaran Kartu Sehat (KS) untuk tahun 2020 yang menurutnya sebagai peran pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya.
“Kita sudah anggarkan untuk KS pada 2020, dengan terintegrasinya Kartu Sehat berbasis NIK maka semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Belum lagi, BPJS akan mengalami kenaikan dalam pembayaran iuran diawal tahun,” tambahnya.
Seperti yang diketahui Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen Mulai 1 Januari 2020 yang terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dengan berlanjutnya program KS, pria yang akrab di sapa Mas Tri menilai bahwa hal tersebut untuk mengantisipasi peserta BPJS yang kesulitan membayar iuran BPJS.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mampu bayar jadi terlantar, untuk itu KS jadi bagian dari solusi menunjang program pusat,” tandasnya
Sebagai informasi, Program Pemantapan Pemimpin Daerah (P3DA) yang digelar Lemhanas RI ini bertujuan untuk memantapkan pimpinan daerah yang berintegritas, berkarakter, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis serta terampil dalam memecahkan masalah pembangunan nasional di tingkat daerah.
Kemudian tujuan lainnya adalah agar pimpinan daerah memahami empat konsensus dasar bangsa, memiliki cakrawala pandang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan, yaitu sejak 24 September 2019. Pada tahun ini, P3DA diikuti 41 orang yang terdiri dari 17 orang bupati, 11 wakil bupati, 1 wali kota, 3 wakil wali kota, 6 ketua DPRD dan 1 ketua Seknas Adkasi. (saban/tri)
