Sunday, 15 December 2019

Wacana Menambah Periode Jabatan Presiden Disebut Upaya Perpanjang Kekuasaaan Politik 

Sabtu, 30 November 2019 — 16:47 WIB
Guru besar hukum tata negara IPDN,  Juanda. (ikbal)

Guru besar hukum tata negara IPDN, Juanda. (ikbal)

JAKARTA – Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode menjadi polemik. Guru besar hukum tata negara IPDN, Juanda mempertanyakan dasar usulan tersebut. Juanda melihat wacana tersebut memiliki kepentingan politik tertentu.

“Argumentasi dasarnya apa? Saya lihat di sini ada tendensius politik kelompok untuk supaya, ‘ah, ini dua periode tidak cukup’, supaya menjadi tiga periode,” katanya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

Dia menilai masa jabatan pemimpin negara yang paling tepat adalah dalam satu periode. Namun Juanda menyebut masa dalam satu periode pemerintahan berkisar dari 7 hingga 8 tahun.

(BacaPPP Sebut Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bukan untuk Jokowi)

“Menurut saya, paling tepat adalah kalau benar-benar mengurus negara ini dalam konteks bagaimana presiden kita dapat mengurus negara ini dengan waktu yang sangat tepat, saya kira bisa saja 7 tahun atau 8 tahun satu periode misalnya,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan peneliti senior LIPI, Siti Zuhro. Menurutnya opsi jabatan presiden satu periode dengan masa jabatan yang lebih lama perlu dipertimbangkan.

(BacaWacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, PKS dan PPP Kompak: Kami Tolak!)

“Menurut saya penting untuk kita pikirkan opsi untuk satu periode dengan lebih dari 5 tahun. Apakah dua periode tapi disela. Supaya tidak ada nepotisme dan politik dinasti,” ujar Siti. (ikbal/ys)