Sunday, 13 October 2019

Di MPR, Jokowi Harus Menyampaikan Gagasan Besar 30 Tahun ke Depan

Selasa, 13 Agustus 2019 — 6:44 WIB
Iskan Qolbu Lubis, anggkota FPKS di MPR. (Iist)

Iskan Qolbu Lubis, anggkota FPKS di MPR. (Iist)

JAKARTA – Sidang Tahunan (ST) MPR merupakan moment kebangsaan yang sangat penting. Dalam sidang tersebut  Presiden Jokowi di hadapan anggota MPR, diharapkan benar-benar memberi makna yang dalam, harus mampu menyampaikan gambaran 30 tahun ke depan wajah bangsa ini.

Hal iu disampaikan Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’, yang digelar di Media Center, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/8/2019)

“Presiden dalam pidato, kita harap mampu memberi motivasi yang kuat kepada rakyat tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global”, ujarnya.

Lebih lanjut dalam acara bertema ‘Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR’, Iskan menuturkan Presiden sebagai pemimpin harus bisa menyakinkan rakyat. Ia mempunyai visi, misi, dan cita-cita besar. “Untuk itu Presiden jangan bicara hal-hal yang sifatnya teknis”, ujarnya. “Pidato yang disampaikan harus mempunyai daya ungkit yang besar”, tambahnya.

Iskan menuturkan, Presiden harus mampu menyampaikan gambaran 30 tahun ke depan wajah bangsa ini. Ke depan, Tiongkok, India, dan Amerika, serta Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Untuk itulah Presiden harus menyampaikan visi-visinya kepada generasi milineal sebab merekalah sebagai pewaris bangsa dan negara. “Mereka sekarang sudah bergelut dengan bisnis online”, ungkapnya.

Dalam diskusi yang dihadiri ratusan wartawan, Iskan menyebut ada dua masalah penting yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah itu adalah, ‘pertama’, bagaimana mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan. Iskan mengakui demokrasi dalam masa reformasi berkembang luar biasa. “Sayang demokrasi yang berkembang adalah demokrasi struktural”, ungkapnya.

Demokrasi yang ada menurutnya belum substantif. Untuk itu dirinya mengharap agar demokrasi yang ada berupa demokrasi substantif yang mampu menghadirkan demokrasi yang mensejahterakan rakyat.

Diakui dalam era sekarang, biaya politik sangat tinggi sampai-sampai ada anggapan untuk bisa menjadi anggota DPR harus mengeluarkan biaya miliaran rupiah. Hal demikian disebut tidak mendidik. Bagi Iskan yang benar adalah anggota DPR terpilih karena ide dan gagasan. “Jadi pemimpin itu adalah orang yang punya ide, pintar, bukan orang yang banyak duitnya”, ucapnya.

Masalah ‘kedua’ yang disebut Iskan adalah, menyelesaikan hubungan antara nasionalisme dan agama (Islam). Kedua hal ini menurutnya harus menyatu. Selama ini ada anggapan di masyarakat seolah-olah kalau orang Islam itu tidak nasionalis dan kalau dia nasionalis tidak Islam.

“Ini harus diselesaikan”, tegasnya. Untuk itu dirinya menegaskan kembali saat pidato dalam ST MPR, Presiden harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa kita harus bangkit menghadapi persaingan yang sangat besar. (*/win)