JAKARTA – Ketua Umum Generasi Muda Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI), Shandy Mandela Simanjuntak, meminta pemerintah mengambil langkah cepat, tegas, dan cermat atas pengibaran bendera bintang kejora di Papua, Jakarta, maupun wilayah lain.
Seperti diketahui, warga Papua menggelar unjuk rasa di beberapa wilayah termasuk Jakarta untuk memprotes peristiwa persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Namun, beberapa aksi diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora.
“Kami menilai bahwa bendera bintang kejora tidak lagi dimaknai sebagai simbol kultural maupun religius warga Papua, akan tetapi saat ini lebih dimaknai sebagai simbol politis gerakan Papua Merdeka, dimana mengarah kepada gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI,” kata Shandy di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Dia menegaskan, pihaknya secara kemanusiaan menolak rasisme dan mendukung Papua melawan perlakukan diskriminatif dan stigmatisasi terhadap masyarakat Papua. Namun, dilain pihak mengutuk dan mengecam keras segala tindakan separatis di wilayah NKRI sekecil apapun.
“Tidak ada ruang bagi orang-orang yang ingin memecah belah keutuhan bangsa ini. Kami secara tegas mengatakan bahwa kami mengecam segala tindakan separatis di wilayah NKRI”, tegas Shandy.
Dia mengingatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk ikut menjaga ketertiban dan pertahanan negara serta berkewajiban menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama tanpa membedakan suku, ras, agama maupun golongan tertentu.
“Kami meminta untuk seluruh warga negara Indonesia agar mewaspadai isu-isu dan berita-berita yang berkembang namun masih dipertanyakan validitasnya sehingga cenderung dikategorikan sebagai berita hoax. Sebagai warga negara yang baik, mari kita melawan segala pemberitaan hoax yang beredar bahkan hingga di level internasional karena hal tersebut dapat memperkeruh keadaan,” ujar Shandy.
Ia berharap aktor-aktor yang terlibat dalam melakukan provokasi dan tindakan anarkis penyerangan hingga memakan korban Aparat Gabungan TNI-POLRI maupun menyebabkan kerusakan fasilitas publik dapat diusut, ditangkap dan diproses secara hukum seadil-adilnya.
