GARA mengemban program “penugasan” dari pemerintah, Bulog kini terancam bangkrut. Kadung pinjam bank puluhan triliun untuk penyediaan beras BPNT, tapi Kemensos tak selalu mengambil beras Bulog. Kini Bulog terbelit bunga bank Rp250 miliar sebulan. Bulog layak berganti nama jadi Butilog = Badan Urusan Tidak Logis.
Bulog itu kepanjangan: Badan Urusan Logistik. Sesuai dengan Keppres No.39/1978 tugas pokok Bulog antara lain adalah melakukan pengendalian harga beras, gandum, gabah, serta bahan pokok yang lain dengan tujuan untuk menjaga harga tetap stabil, baik bagi produsen atau konsumen.
Meski tugasnya menjaga kestabilan harga bahan pangan, tapi kepemimpinannya sendiri sering tidak stabil, gara-gara jadi urusan hukum (dipenjarakan). Misalnya Bustanil Arifin, Bedu Amang, Rahardi Ramelan, dan Wijonarko Puspaya. Itu yang di pusat. Yang di daerah juga banyak yang terlibat korupsi, di antarannya yang sangat terkenal Kepala Dolog Kaltim, Budiaji.
Pasca kejatuhan Orde Baru, Bulog dijadikan BUMN sejak 2003. Tapi di era pemerintahan Jokowi-JK, BUMN seperti Pertamina dan Bulog juga terkena program penugasan. Nasibnya sama, karena dijadikan PBT (Pasukan Berani Tekor), keuangan keduanya juga berdarah-darah.
Jika Pertamina korban BBM satu harga di Papua, Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso diharuskan menopang program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) Kementrian Sosial dalam bentuk rastra (beras sejahtera). Untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia, Kemensos harus mengambil beras dari Bulog.
Keuangan Bulog terbatas, sehingga untuk pengadaan beras rastra tersebut terpaksa pinjam bank puluhan triliun dengan bunga komersil. Celakanya, tak semuanya beras rastra Kemensos mengambil dari Bulog, gara-gara ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, di sinilah Kabulog Budi Waseso mulai cekot-cekot, tanpa bisa disembuhkan balsem Bintang Tujuh.
Masalahnya, di samping harus bayar bunga bank perbulan Rp240-250 miliar, beras Bulog yang tak terserap juga bisa menurun kwalitasnya karena kelamaan di gudang. Harga otomatis menurun, bunga bank terus berjalan, dan gudang-gudang itu sebagian juga nyewa.
Budi Waseso kini minta tolong Komisi IV DPR, agar bisa mendesak Kemensos kembali pada komitmen awal sebagaimana maunya pemerintah. Jika tidak, Bulog pun bakal habis alias bangkrut kehabisan dana. Gara-gara program penugasan, Bulog terjebak urusan yang tidak logis. Bagaimana jika diganti namanya jadi Butilog? (gunarso ts)
