JAKARTA  – Hasil survei inklusi keuangan Indonesia 2018 menunjukkan, bahwa akses masyarakat ke berbagai pelayanan lembaga keuangan formal dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat meluncurkan hasil survei inklusi keuangan Indonesia 2018 , di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Iskandar mencontohkan seorang ibu yang memiliki tiga orang anak di Raja Ampat, Papua Barat yang hidupnya secara ekonomi berubah setelah mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dari bank.

“Saat itu, saya bertemu dengan ibu tersebut, dan dia bercerita bahwa secara ekonomi hidupnya berubah setelah mendapatkan modal sebesar Rp 5 juta dari bank melalui KUR,” ucap Iskandar.

Iskandar yang juga ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusi Indonesia (DNKI) menjelaskan dari cerita ibu tadi menunjukkan akses masyarakat ke lembaga keuangan dapat mendorong kesejahteraan.

Iskandar mengatakan,  Pemerintah telah bekerjasama dengan dengan sejumlah lembaga seperti,  Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam penyediaan titik akses keuangan agar lebih dekat di masyarakat.

Ia menambahkan Pemerintah juga menunjukkan komitmennya di sektor jasa dan keuangan dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan melalui penyaluran KUR yang telah mencapai Rp449,77 triliun kepada lebih dari 18 juta penerima sejak tahun 2015.

Hasil survei juga menunjukkan  70,3% orang dewasa sudah menggunakan produk dan layanan lembaga keuangan formal. Namun, dari jumlah itu hanya 55,7% orang dewasa memiliki akun atau rekening di lembaga keuangan.

Namun demikian, kata dia, dalam survei ini menunjukkan, tren inklusi keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan akun meningkat lebih dari 20 poin persentase dibandingkan dengan 2016. Itu karena keberhasilan elektronifikasi program pemerintah disinyalir mendorong pertumbuhan kepemilikan akun. (johara/win)