CIREBON – Pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 176 desa di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan daerah tahun 2019 ini. Dari target pendapatan Rp127 miliar hingga akhir Oktober baru tercapai Rp169 Miliar atau baru 77,69 persen.

Pilwu serentak itu tak dipungkiri sudah menyita tenaga dan waktu, khususnya yang berada di tingkat desa. Terutama perangkat desanya, yang kemudian berimbas terhadap kinerja di lapangan.

Kendati demikian pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon berkeyakinan target tersebut akan tercapai hingga akhir tahun ini.

“Pilwu serentaknya khan sudah selesai sehingga pihak desa bisa kembali fokus menjalankan tugasnya,” kata Sukana Kepala Bidang (Kabid) PD II Bappenda Kabupaten Cirebon.

Dia mengakui, proses perolehan pendapatan jelas melibatkan aparat di pedesaan karena merekalah yang menjadi ujung tombak penagihan. Karena itu sambung Sukana, saat pelaksanaan Pilwu serentak itu kosensentrasi aparat ditingkat desa terbelah dua, bahkan mungkun lebih fokus pada kesuksesan Pilwu. Tak heran jika kemudian kondisi tersebut berdampak pada beberapa potensi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, dari target Rp42,5 miliar kini baru tercapai Rp33 miliar. Begitupun pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp60 miliar baru tercapai Rp39 miliar.

Pihaknya, sambung Sukana, jelas harus bekerja ekstra hingga dua bulan ke depan. Sisa waktu dua bulan itu akan dimaksimalkan untuk mencapai target yang sudah diproyeksikan. “Insyah Allah kami bisa mencapai target itu,” pungkasnya. (darman/yp)