Thursday, 05 December 2019

Shanghai-Beijing dan Jakarta

Kamis, 28 November 2019 — 6:32 WIB

BILA ke China dan  jalan-jalan ke Beijing atau Shanghai, dua kota ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Jakarta. Tapi itu dulu. Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat pidato di Munas IV APPSI, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019), malah menyebut Jakarta kayak kampung bila dibandingkan dengan Beijing atau Shanghai.

Pernyataan mantan Kapolri ini menyedot perhatian dan mengagetkan publik. Berbagai analisis dan pertanyaan besar pun menggelinding. Apa gerangan maksud di balik pernyataan Tito.

Apakah tujuannya ingin melecut Gubernur Anies Baswedan membenahi dan menata kota yang ada digenggamannya sehingga Jakarta bisa sejajar dengan Bejing dan Shanghai. Atau ada maksud lain?

Sinonim kampung itu desa. Kalau kita tidak menyebut terbelakang, bila  disederhanakan istilah kampung bisa saja adalah suatu daerah atau wilayah yang belum modern.

Gambaran kampung bila dibandingkan dengan kota modern bisa diartikan kondisinya serba tertinggal. Kotanya kurang tertata dan kusam karena belum banyak disentuh atau dibenahi secara maksimal.

Membandingkan Jakarta dengan Beijing dan Shanghai di tengah lompatan dahsyat ekonomi China memang kurang adil. Kenapa? Karena lompatan ekonomi yang luar biasa bukan saja tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kemajuan ekonomi  tidak hanya   Indonesia yang kalah  dibandingkan dengan Negeri Tirai Bambu itu, tetapi  juga  negara-negara lain di dunia. Artinya bila diakitkan Shanghai dan Beijing, kemajuan dua kota ini memang di atas rata-rata kota-kota lain di dunia.

Namun, adanya ‘sindiran’  Tito,  kita berharap tidak membuat Gubernur Anies cemberut,  tetapi justru menjadi cambuk atau pelecut membenahi Jakarta agar sejajar dengan Beijing atau Shanghai.

Apalagi Jakarta sampai sekarang juga masih banyak kampung kumuh. Beberapa variabel yang menjadi dasar penilaian kampung kumuh antara lain, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kualitas bangunan buruk,  ventilasi dan pencahayaan buruk, jamban buruk, kondisi saluran air dan penerangan jalan umum buruk.

Merujuk penelitian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Bank Dunia, kawasan kumuh di Jakarta tersebar di 118 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada.

Seperti halnya  Tito, publik pun  berharap  Jakarta bisa sejajar dengan Shanghai dan Beijing. Bila perlu malah bisa lebih modern dari dua kota tersebut. Dan kita harus bisa.  @*