Situs toto adalah langkah pertama menuju petualangan yang tak terlupakan. Contohnya di pasaran togel Macau, para penjudi memasuki dunia yang penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Dengan tekad yang kuat, mereka siap memutar otak untuk merumuskan prediksi berdasarkan angka keluaran data macau 4d beberapa bulan sebelumnya.

Pernah dengar situs judi poker online terpercaya dari IDNPLAY? Jika ya maka tidak salah lagi bahwa idnpoker adalah jawabannya. Situs ini juga menyediakan download APK terbaru dan link login alternatif untuk pemain di wilayah Indonesia dan benua Asia.

Saturday, 28 December 2019

Jokowi Wanti-wanti Jangan Ada Pasal Titipan di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Jumat, 27 Desember 2019 — 16:59 WIB
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan  RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). (ist)

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan  RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). (ist)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah kepada DPR tidak disusupi oleh kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama.

“RUU Omnibus Law agar tidak menjadi tempat untuk menampung sejumlah keinginan kementerian dan lembaga, apalagi sampai disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama dari dibentuknya RUU tersebut,” terang Jokowi.

Itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, di  Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).

Sebelumnya, di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Jokowi berencana mengajukan tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan titipan yang tidak relevan. Cek betul,” tutur Jokowi merujuk kepada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Presiden juga meminta jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebelum diajukan kepada DPR. Kepala Negara ingin agar proses penyusunan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, Jokowi mengingatkan bersamaan dengan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, jajaran terkait juga sudah harus mempersiapkan regulasi turunan dari RUU yang tengah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mengeksekusi program segera setelah mendapatkan persetujuan DPR.

“Kita ingin kerja cepat. Regulasi turunan dari omnibus law baik dalam bentuk rancangan PP (Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden). Harus dikerjakan secara paralel,” kata Presiden.

Presiden menilai ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan ini, juga akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan setelah rancangan ini disetujui oleh DPR.

Namun demikian, Jokowi juga mengingatkan RUU ini yang akan disusun ini juga memiliki visi besar dan framework-nya harus fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya. “Kita harus betul-betul sinkron,” Jokowi menandaskan.

“Substansi RUU yang akan menyelaraskan sejumlah undang-undang dan pasal tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Maka itu, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi agar visi besar dari RUU tersebut jelas terlihat,” pungkas Jokowi. (johara/ys)