JAKARTA – Sebanyak 10 jabatan eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kosong. Gubernur segera melelang jabatan terswbut. DPRD mendesak KPK turut memantau seleksi tersebut untuk menghindari suap.

“Saya meminta agar dalam merekrut pejabat tidak asal. Mohon dicari pejabat yang tidak sekedar lolos seleksi tapi betul betul punya kemampuan,” kata Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Prasetio, proses seleksi sampai pwmilihan pejabat harus diawasi ketat untuk menghindari praktik suap.”Saatnya KPK turut mengawasi proses ini.”

Seperti diketahui, Sekdaprov DKI Jakarta Saefullah, mengatakan jabatan kosong tersebut segera diisi dengan melalui proses lelang jabatan.

Lelang jabatan dilakukan untuk mulai eselon I dan  eselon II. Yakni Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi (eselon I).

Sedangkan untuk eselon II yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan. (Bappeda), Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran, Kepala Dinas Kebudayaan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pendidika, Kepala Biro Umum, Wakil Badan Pengelola Keuangan Daerah, Wakil Bappeda,Wakil Dinas Lingkungan Hidup dan Wakil Dinas Perhubungan.

Saefullah Lelang jabatan secara terbuka menjadi syarat dari Komite Aparatur Sipil Negara (ASN). “Karena kan dari KASN mensyaratkan itu harus demikain. Jadi kami tidak bisa menunjuk, kecuali dia rotasi itu boleh,” kata Saefullah.

Aturan yang sama juga diterapkan untuk jabatan eselon II yang setara kepala dinas atau kepada badan di lingkungan Pemprov DKI.

Saefullah menambahkan bahwa Pemprov DKI akan membuka lelang jabatan dan mempersilakan  ASN untuk mengikuti seleksi. (john/win)